menetapkan Peratura Presiden Republik Indonesia tentang Penataan da Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tok Modern; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboe Staatblads 1847 Nomor 23);
3.Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 193 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumaha dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3469);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
3502);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kec (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3611);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3699);
8.Undang-Undang
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3817);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4725);
14.Peraturan
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentan Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
3743);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN