DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Nomor: 112
Tahun: 2007
Ditetapkan: 27 Desember 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membina pengembangan industri da perdagangan barang dalam negeri serta kelancara distribusi barang, perlu memberikan pedoman bag penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan da toko modern, serta norma-norma keadilan, salin menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan toko modern serta pengembanga kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta terti persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, toko modern dan konsumen;
c.bahwa
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratura Presiden Republik Indonesia tentang Penataan da Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tok Modern; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;

2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboe Staatblads 1847 Nomor 23);
3.Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 193 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumaha dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3469);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3502);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kec (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3611);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3699);
8.Undang-Undang
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3817);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4725);
14.Peraturan
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentan Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3743);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumla penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pus perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pus perdagangan maupun sebutan lainnya;
2.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelo oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usah Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasu kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa tok kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagan kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi denga usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual be barang dagangan melalui tawar menawar;
3.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri da satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertik maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepad pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiata perdagangan barang;
4.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yan digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya sa penjual;
5.Toko
5.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayana mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yan berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Stor Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yan melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui sa kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang k outlet yang merupakan jaringannya;
7.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memaso barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk diju kembali melalui kerjasama usaha;
8.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala ke sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahu 1995 tentang Usaha Kecil;
9.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kec dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai denga pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah da Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip salin memerlukan, saling memperkuat dan salin menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peratura Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10.Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syar dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Tok Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubunga dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangka dalam Toko Modern yang bersangkutan;
11.Izin
11.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pus Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah iz untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pas Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
12.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerinta Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang da unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zon peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidan perdagangan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

(1)Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pad Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, da Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasu Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentua sebagai berikut:
1. a.Memperhitungkan
2. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarak dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaa dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk kopera yang ada di wilayah yang bersangkutan;
3. b.Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda emp untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lant penjualan Pasar Tradisional; dan
4. c.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradision yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruan publik yang nyaman.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay
(2)huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasal 3

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruan Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebag berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter pe segi);
2. b.Supermarket,
3. b.Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampa dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
4. c.Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
5. d.Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter pe segi);
6. e.Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).
(3)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Moder adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjua secara eceran barang konsumsi terutama produ makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Department Store menjual secara eceran baran konsumsi utamanya produk sandang da perlengkapannya dengan penataan barang berdasarka jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaraka keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usah Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pas Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda emp untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lant penjualan penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; da
4. d.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaa dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), ama tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay
(1)huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Moder dengan pihak lain.
(3)Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menter

Pasal 5

(1)Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada aks sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arte sekunder.
(2)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses siste jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal ata lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan Department Store :
1. a.Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jala lingkungan; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkunga di dalam kota/perkotaan.
(4)Minimarket
(4)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringa jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pad kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dala kota/perkotaan.
(5)Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap siste jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jala lingkungan pada kawasan pelayanan bagia kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam kota/kabupaten.
(6)Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jau kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibata secara berdaya guna.
(7)Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yan berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pemba dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-ra sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(8)Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jara dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masu tidak dibatasi.
(9)Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ci perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
(10)Sistem
(10)Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi baran dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingk nasional, dengan menghubungkan semua simpul ja distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(11)Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi baran dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untu usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesu dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatka oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraa

Pasal 7

(1)Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermark adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.0 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
2. b.Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 samp dengan pukul 23.00 waktu setempat.
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau ha tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dap menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 wak setempat.

BAB III

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

(1)Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulaka Hypermarket, Department Store, Supermarket, da Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjia tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlak hukum Indonesia.
(2)Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksu pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, mak syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yan tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
(3)Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontra syarat–syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pad ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan salin menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanp tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Biaya–biaya yang dapat dikenakan kepada Pemaso adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung denga penjualan produk Pemasok;
2. b.Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakuka apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
3. c.Pemasok
4. c.Pemasok dapat dikenakan denda apabila tida memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Tok Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenu pembayaran tepat pada waktunya;
5. d.Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitka dengan penjualan barang di bawah harga beli da Pemasok hanya diberlakukan untuk barang denga karakteristik tertentu;
6. e.Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftara barang Pemasok ditetapkan dan digunakan seca transparan.
(4)Biaya yang berhubungan langsung dengan penjuala produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat ( huruf a, adalah :
1. a.Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potonga harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Tok Modern pada setiap transaksi jual-beli;
2. b.Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harg yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Moder tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
3. c.Potongan harga khusus (conditional rebate), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabi Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
4. d.Potongan harga promosi (promotion discount), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepad Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yan diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
5. e.Biaya
6. e.Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yan dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untu mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
7. f.Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yan dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yan berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringa toko modern; dan/atau
8. g.Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yai biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatata barang pada Toko Modern yang dibebankan kepad Pemasok.
(5)Barang dengan karakteristik tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yan ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpa rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
(6)Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situa dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemaso Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departme Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarke perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Tidak
2. a.Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran baran dari Pemasok Usaha Kecil; dan
3. b.Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakuka secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dap dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setela seluruh dokumen penagihan diterima.
(2)Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tida merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungka biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

(1)Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarke dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunaka merek sendiri dengan mengutamakan barang produk Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
(2)Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yan diproduksi di Indonesia.
(3)Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yan menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ha Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan da kesehatan produk, serta peraturan perundang-undanga lainnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membina pengembangan industri da perdagangan barang dalam negeri serta kelancara distribusi barang, perlu memberikan pedoman bag penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan da toko modern, serta norma-norma keadilan, salin menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan toko modern serta pengembanga kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta terti persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, toko modern dan konsumen;
c.bahwa
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboe Staatblads 1847 Nomor 23);
3.Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 193 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumaha dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3469);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3502);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kec (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3611);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3699);
8.Undang-Undang
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3817);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4725);
14.Peraturan
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentan Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3743);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumla penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pus perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pus perdagangan maupun sebutan lainnya;
2.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelo oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usah Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasu kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa tok kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagan kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi denga usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual be barang dagangan melalui tawar menawar;
3.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri da satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertik maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepad pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiata perdagangan barang;
4.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yan digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya sa penjual;
5.Toko
5.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayana mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yan berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Stor Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yan melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui sa kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang k outlet yang merupakan jaringannya;
7.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memaso barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk diju kembali melalui kerjasama usaha;
8.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala ke sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahu 1995 tentang Usaha Kecil;
9.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kec dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai denga pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah da Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip salin memerlukan, saling memperkuat dan salin menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peratura Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10.Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syar dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Tok Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubunga dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangka dalam Toko Modern yang bersangkutan;
11.Izin
11.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pus Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah iz untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pas Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
12.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerinta Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang da unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zon peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidan perdagangan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

(1)Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pad Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, da Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasu Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentua sebagai berikut:
1. a.Memperhitungkan
2. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarak dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaa dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk kopera yang ada di wilayah yang bersangkutan;
3. b.Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda emp untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lant penjualan Pasar Tradisional; dan
4. c.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradision yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruan publik yang nyaman.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay
(2)huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasal 3

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruan Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebag berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter pe segi);
2. b.Supermarket,
3. b.Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampa dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
4. c.Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
5. d.Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter pe segi);
6. e.Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).
(3)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Moder adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjua secara eceran barang konsumsi terutama produ makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Department Store menjual secara eceran baran konsumsi utamanya produk sandang da perlengkapannya dengan penataan barang berdasarka jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaraka keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usah Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pas Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda emp untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lant penjualan penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; da
4. d.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaa dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), ama tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ay
(1)huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Moder dengan pihak lain.
(3)Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menter

Pasal 5

(1)Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada aks sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arte sekunder.
(2)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses siste jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal ata lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan Department Store :
1. a.Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jala lingkungan; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkunga di dalam kota/perkotaan.
(4)Minimarket
(4)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringa jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pad kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dala kota/perkotaan.
(5)Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap siste jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jala lingkungan pada kawasan pelayanan bagia kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam kota/kabupaten.
(6)Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jau kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibata secara berdaya guna.
(7)Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yan berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pemba dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-ra sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(8)Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfung melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jara dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masu tidak dibatasi.
(9)Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ci perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
(10)Sistem
(10)Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi baran dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingk nasional, dengan menghubungkan semua simpul ja distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(11)Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan siste jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi baran dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermark adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.0 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
2. b.Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 samp dengan pukul 23.00 waktu setempat.
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau ha tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dap menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 wak setempat.

BAB III

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8

(1)Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulaka Hypermarket, Department Store, Supermarket, da Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjia tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlak hukum Indonesia.
(2)Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksu pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, mak syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yan tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
(3)Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontra syarat–syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pad ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan salin menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanp tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Biaya–biaya yang dapat dikenakan kepada Pemaso adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung denga penjualan produk Pemasok;
2. b.Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakuka apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
3. c.Pemasok
4. c.Pemasok dapat dikenakan denda apabila tida memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Tok Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenu pembayaran tepat pada waktunya;
5. d.Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitka dengan penjualan barang di bawah harga beli da Pemasok hanya diberlakukan untuk barang denga karakteristik tertentu;
6. e.Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftara barang Pemasok ditetapkan dan digunakan seca transparan.
(4)Biaya yang berhubungan langsung dengan penjuala produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat ( huruf a, adalah :
1. a.Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potonga harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Tok Modern pada setiap transaksi jual-beli;
2. b.Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harg yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Moder tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
3. c.Potongan harga khusus (conditional rebate), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabi Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
4. d.Potongan harga promosi (promotion discount), yai potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepad Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yan diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
5. e.Biaya
6. e.Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yan dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untu mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
7. f.Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yan dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yan berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringa toko modern; dan/atau
8. g.Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yai biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatata barang pada Toko Modern yang dibebankan kepad Pemasok.
(5)Barang dengan karakteristik tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yan ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpa rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
(6)Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situa dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemaso Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departme Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarke perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Tidak
2. a.Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran baran dari Pemasok Usaha Kecil; dan
3. b.Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakuka secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dap dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setela seluruh dokumen penagihan diterima.
(2)Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tida merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungka biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

(1)Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarke dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunaka merek sendiri dengan mengutamakan barang produk Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
(2)Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yan diproduksi di Indonesia.
(3)Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yan menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ha Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan da kesehatan produk, serta peraturan perundang-undanga lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (28)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (28)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019