DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Tanggamus sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
c.bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitanpayung hukum sesuai dengan kewenangan daerah; 2 Mengingat 4
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4
12.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaa Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus.
7.Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan;
9.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
10.Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bias mematikan sel-sel otak.
11.Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Tanggamus. 6
12.Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS melalui berbagai kegiatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.
13.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
14.Acquired Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
15.Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
16.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
17.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggu nakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19.Calon Aparatur Sipil Negara adalah calon Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Tanggamus.
20.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.Kebijakan Umum;
2.Pencegahan;
3.Pemberantasan;
4.Penanggulangan HIV/AIDS;
5.Pemberdayaan Masyarakat.
6.Rehabilitasi Medis dan Sosial

BAB III

NARKOBA

Pasal 3

Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Bersama - sama dengan instansi vertical dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Instansi Vertikal dapat melaksanakan upaya- upaya sebagai berikut:

a.meningkatkan fungsi Koordinasi denganBNNK Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan Kwalitas dan Kuantitas sumber daya manusia serta saran dan prasarana
b.meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral; 8
c.meningkatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
d.menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
e.melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
f.meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

(1)Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yanag berlaku.
(2)Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

a.pembangunan sistem informasi P4GN;
b.pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
c.pemeriksaan Narkoba. 9

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentukyaitu:

a.penerbitan bulletin P4GN;
b.pengumpulan informasi teijadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
c.pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
d.bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

(1)Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkerjasama dengan BNNK secara berkesinambungan.
(2)Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekeija, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
(3)Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk rneningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

(1)Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh SKPD berkerjasama dengan BNNK Tanggamus dan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 10

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Tanggamus sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
c.bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitanpayung hukum sesuai dengan kewenangan daerah; 2 Mengingat 4
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4
12.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaa Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus.
7.Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan;
9.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.
10.Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bias mematikan sel-sel otak.
11.Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Tanggamus. 6
12.Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS melalui berbagai kegiatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.
13.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
14.Acquired Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
15.Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
16.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
17.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggu nakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19.Calon Aparatur Sipil Negara adalah calon Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Tanggamus.
20.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.Kebijakan Umum;
2.Pencegahan;
3.Pemberantasan;
4.Penanggulangan HIV/AIDS;
5.Pemberdayaan Masyarakat.
6.Rehabilitasi Medis dan Sosial

BAB III

NARKOBA

Pasal 3

Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Bersama - sama dengan instansi vertical dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Instansi Vertikal dapat melaksanakan upaya- upaya sebagai berikut:

a.meningkatkan fungsi Koordinasi denganBNNK Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan Kwalitas dan Kuantitas sumber daya manusia serta saran dan prasarana
b.meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral; 8
c.meningkatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
d.menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
e.melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
f.meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

(1)Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yanag berlaku.
(2)Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

a.pembangunan sistem informasi P4GN;
b.pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
c.pemeriksaan Narkoba. 9

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentukyaitu:

a.penerbitan bulletin P4GN;
b.pengumpulan informasi teijadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
c.pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
d.bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

(1)Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkerjasama dengan BNNK secara berkesinambungan.
(2)Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekeija, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
(3)Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk rneningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

(1)Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh SKPD berkerjasama dengan BNNK Tanggamus dan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 10