Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari :
a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Pemadam Kebakaran; 5) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 6) Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahanan Bidang Statistik; 14) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 17) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 18) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan Bidang bencana.
2.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 17 Oktober 2018 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 17 Oktober 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG 06/761/TGS/2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 162 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang berasaskan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibel. Agar peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna maka dilakukan peninjauan kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan daerah ini menetapkan penggabungan beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Huruf d angka 8 Yang dimaksud dengan Dinas Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 65