DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu melakukan perubahan dan

Menetapkan

menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Peraturan Daerah;

c.berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. 3.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor47, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung (7/TGS/2016) diubah, sebagai berikut :
6. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe A; d.Dinas Daerah, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Pemadam Kebakaran; 5) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 6) Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahanan Bidang Statistik; 14) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 17) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 18) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
e.Badan Daerah, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan Bidang bencana.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 17 Oktober 2018 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 17 Oktober 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG 06/761/TGS/2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 162 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang berasaskan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibel. Agar peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna maka dilakukan peninjauan kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan daerah ini menetapkan penggabungan beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Huruf d angka 8 Yang dimaksud dengan Dinas Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 65

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2020