DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus Pada Perseroan Terbatas Bank Lampung Dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan Perseroan Terbatas Bank Lampung dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
c.bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Perseroan Terbatas Bank Lampung dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 752);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga ( Perseroan Terbatas ) dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesing-mesin, surat- surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Peraturan Daerah ini Perseroaan dimaksud terdiri dari :

a.Perseoraan Terbatas ( PT ) Bank Lampung; dan
b.Perseoraan Terbatas ( PT ) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus.
1. 8.Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain- lainnya.
2. 9.Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah.
3. 10.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Perseroaan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk:

a.Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan
c.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 penambahan Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan modal dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus.

Pasal 6

(1)Besarnya Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
(2)Besaran penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung sampai dengan desember 2019 sebesar Rp.9.388.640.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
(3)Besarnya Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 4.301.450.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan
2. b.Reinvestasi deviden 2019 sebesar Rp.3.301.450.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
(4)Pemenuhan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 7

(1)Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
(2)Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus sampai dengan desember 2019 sebesar Rp. 14.375.919.172,87,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Delapan Tujuh Sen);
(3)Besarnya Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah);
(4)Pemenuhan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
(2)Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018