DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Tingkat Pekon

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Pekon guna menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala desa; BPD dalam rencana kerja Pemerintah desa”; dan
c.bahwa untuk maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan peraturan di tingkat pekon; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091 Tahun 2014); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tanggamus;
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3.Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus;
4.Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
5.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
6.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
10.Peraturan Bersama Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pekon dan bersifat mengatur.
11.Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dan bersifat mengatur.
12.Program Pembentukan Peraturan di tingkat Pekon adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan di tingkat Pekon yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di tingkat Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
15.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

Produk Hukum di tingkat Pekon berdasarkan asas kebersamaan, kegotong- royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON

Pasal 3

Jenis dan materi muatan Peraturan di tingkat Pekon meliputi:

a.Peraturan Pemekonan;
b.Peraturan Bersama Kepala Pekon; dan
c.Peraturan Kepala Pekon.

Pasal 4

Peraturan Pemekonan berisi materi tentang pelaksanaan kewenangan Pekon dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Bersama Kepala Pekon berisi materi tentang kerjasama Pekon.

Pasal 6

Peraturan Kepala Pekon berisi materi tentang pelaksanaan Peraturan Pemekonan, peraturan bersama kepala Pekon dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

PERATURAN PEMEKONAN

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemekonan ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Pemekonan.

Pasal 8

(1)Program Pembentukan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Pekon dan BHP dalam rencana kerja Pemerintah Pekon.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Pekon lainnya di Pekon dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dan/atau BHP untuk dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Pemekonan.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan diprakarsai oleh Pemerintah Pekon.
(2)Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Pemekonan yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat Pekon dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Pekon untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan.
(5)Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada BHP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

(1)BHP dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Pemekonan.
(2)Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana pembangunan jangka menengah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana kerja Pemerintah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan rancangan Peraturan Pemekonan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
(3)Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BHP kepada pimpinan BHP untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Pemekonan usulan BHP.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Pekon guna menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala desa; BPD dalam rencana kerja Pemerintah desa”; dan
c.bahwa untuk maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan peraturan di tingkat pekon; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091 Tahun 2014); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tanggamus;
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3.Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus;
4.Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
5.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
6.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
10.Peraturan Bersama Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pekon dan bersifat mengatur.
11.Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dan bersifat mengatur.
12.Program Pembentukan Peraturan di tingkat Pekon adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan di tingkat Pekon yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di tingkat Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
15.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

Produk Hukum di tingkat Pekon berdasarkan asas kebersamaan, kegotong- royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON

Pasal 3

Jenis dan materi muatan Peraturan di tingkat Pekon meliputi:

a.Peraturan Pemekonan;
b.Peraturan Bersama Kepala Pekon; dan
c.Peraturan Kepala Pekon.

Pasal 4

Peraturan Pemekonan berisi materi tentang pelaksanaan kewenangan Pekon dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Bersama Kepala Pekon berisi materi tentang kerjasama Pekon.

Pasal 6

Peraturan Kepala Pekon berisi materi tentang pelaksanaan Peraturan Pemekonan, peraturan bersama kepala Pekon dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

PERATURAN PEMEKONAN

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemekonan ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Pemekonan.

Pasal 8

(1)Program Pembentukan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Pekon dan BHP dalam rencana kerja Pemerintah Pekon.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Pekon lainnya di Pekon dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dan/atau BHP untuk dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Pemekonan.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan diprakarsai oleh Pemerintah Pekon.
(2)Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Pemekonan yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat Pekon dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Pekon untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan.
(5)Rancangan Peraturan Pemekonan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada BHP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

(1)BHP dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Pemekonan.
(2)Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana pembangunan jangka menengah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang rencana kerja Pemerintah Pekon, rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan rancangan Peraturan Pemekonan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
(3)Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BHP kepada pimpinan BHP untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Pemekonan usulan BHP.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016