DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Penegelolaan Badan Usaha Milik Pekon;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon) Kabupaten Tanggamus Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Pekon Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 73);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2013 tentang Keija Sama Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 98);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 103); 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 39);
24.Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 246k

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK PEKON (BUM-PEKON) KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus
4.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tanggamus.
5.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai penyelenggara pemerintahan pekon
6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Himpun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asl-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Himpun Pemekonan selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
8.Peraturan Pemekonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah pekon dan disetujui oleh BHP.
9.Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM- Pekon adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan Masyarakat.
10.Usaha Pekon adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi pekon seperti usaha jasa, simpan pinjam, penyaluran bahan kebutuhan pokok, perdagangan.kegiatan bidang pertanian, petemakan, perikanan, transportasi lokal serta indutri dan kerajinan rakyat.
11.Pendapatan Asli Pekon adalah Pendapatan Pekon dari Usaha Pekon, hasil kekayaan pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
13.Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pekon serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pekon.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
15.Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16.Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17.Pasar Pekon adalah pasar tradisional yang berkedudukan di pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Pekon dan Masyarakat Pekon.
18.Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
19.Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pekon.
20.Jenis kekayaan Pekon terdiri atas Tanah Kas Pekon; Pasar Pekon; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Pekon; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pekon dan lain-lain

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM A. Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Pekon adaJah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian Pekon.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Pekon, antara lain :

a.Meningkatkan pendapatan asli pekon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b.Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Pekon untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat pekon secara keseluruhan;
c.Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di pekon yang terbebas dari pengaruh rentenir;
d.Menciptakan lapangan keija;
e.Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pekon dan memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Pekon dilakukan dengan :

a.Mengelola potensi yang dimiliki oleh pekon disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan pekon;
b.Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di wilayah Pekon.

Pasal 5

BUM Pekon dalam melakukan usahanya berasaskan :

a.demokrasi ekonomi;
b.pengayoman;
c.pemberdayaan;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas.

BAB III

EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH A. Umum Terdapat beberapa langkah keija yang berkaitan dengan evaluasi atas Laporan Kineija Instansi Pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

Pasal 6

(1)Nama BUM Pekon hanya dapat digunakan oleh badan usaha dilingkungan pekon dan tiap-tiap Pekon hanya didirikan l(satu) BUM Pekon.
(2)BUM Pekon melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Pekon dan untuk masyarakat Pekon.
(3)Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pekon, Pemerintah Pekon dapat Membentuk Badan Usaha Milik Pekon sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon;
(4)Pembentukan BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat(3) ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.
(5)BUM Pekon dapat bekerjasama dengan BUM Pekon lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Pekon serta masyarakat setempat.
(6)Syarat pembentukan BUM Pekon :
1. a.Inisiatif Pemerintah Pekon dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga pekon;
2. b.Potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. c.Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya pekon yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan pekon;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat pekon;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. g.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli pekon,
(7)Mekanisme Pembentukan BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahap :
1. a.musyawarah pekon untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang- kurangnya berisi : organisasi dan tata keija, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
3. c.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Pemekonan; dan
4. d.penerbitan peraturan Pemekonan.

Pasal 7

(1)BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya peraturan pemekonan
(2)Pembentukan dan Pengelolaan Kegiatan BUM Pekon harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI A. Umum

Pasal 8

(1)Pengelola BUM Pekon sebagaimana dimaksud terdiri dari :
1. a.Penasehat; dan
2. b.Pelaksana Operasional.
3. c.Pengawas
(2)Pengelolaan Organisasi pengelola BUM Pekon terpisah dari organisasi pemerintahan pekon.

Pasal 9

Pengelolaan BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan persyaratan :

a.Pengurus berpengalaman dan/atau profesional;
b.Mendapat pembinaan manajemen;
c.Mendapat pengawasan secara internal maupun ekstemal;
d.Menganut prinsip transparan, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
e.Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Penegelolaan Badan Usaha Milik Pekon;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon) Kabupaten Tanggamus Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Pekon Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 73);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2013 tentang Keija Sama Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 98);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 103); 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 39);
24.Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 246k

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK PEKON (BUM-PEKON) KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus
4.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tanggamus.
5.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai penyelenggara pemerintahan pekon
6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Himpun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asl-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Himpun Pemekonan selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
8.Peraturan Pemekonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah pekon dan disetujui oleh BHP.
9.Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM- Pekon adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan Masyarakat.
10.Usaha Pekon adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi pekon seperti usaha jasa, simpan pinjam, penyaluran bahan kebutuhan pokok, perdagangan.kegiatan bidang pertanian, petemakan, perikanan, transportasi lokal serta indutri dan kerajinan rakyat.
11.Pendapatan Asli Pekon adalah Pendapatan Pekon dari Usaha Pekon, hasil kekayaan pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
13.Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pekon serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pekon.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
15.Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16.Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17.Pasar Pekon adalah pasar tradisional yang berkedudukan di pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Pekon dan Masyarakat Pekon.
18.Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
19.Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pekon.
20.Jenis kekayaan Pekon terdiri atas Tanah Kas Pekon; Pasar Pekon; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Pekon; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pekon dan lain-lain

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM A. Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Pekon adaJah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian Pekon.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Pekon, antara lain :

a.Meningkatkan pendapatan asli pekon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b.Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Pekon untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat pekon secara keseluruhan;
c.Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di pekon yang terbebas dari pengaruh rentenir;
d.Menciptakan lapangan keija;
e.Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pekon dan memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Pekon dilakukan dengan :

a.Mengelola potensi yang dimiliki oleh pekon disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan pekon;
b.Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di wilayah Pekon.

Pasal 5

BUM Pekon dalam melakukan usahanya berasaskan :

a.demokrasi ekonomi;
b.pengayoman;
c.pemberdayaan;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas.

BAB III

EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH A. Umum Terdapat beberapa langkah keija yang berkaitan dengan evaluasi atas Laporan Kineija Instansi Pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

Pasal 6

(1)Nama BUM Pekon hanya dapat digunakan oleh badan usaha dilingkungan pekon dan tiap-tiap Pekon hanya didirikan l(satu) BUM Pekon.
(2)BUM Pekon melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Pekon dan untuk masyarakat Pekon.
(3)Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pekon, Pemerintah Pekon dapat Membentuk Badan Usaha Milik Pekon sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon;
(4)Pembentukan BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat(3) ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.
(5)BUM Pekon dapat bekerjasama dengan BUM Pekon lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Pekon serta masyarakat setempat.
(6)Syarat pembentukan BUM Pekon :
1. a.Inisiatif Pemerintah Pekon dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga pekon;
2. b.Potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. c.Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya pekon yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan pekon;
5. e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat pekon;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. g.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli pekon,
(7)Mekanisme Pembentukan BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahap :
1. a.musyawarah pekon untuk menghasilkan kesepakatan;
2. b.kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang- kurangnya berisi : organisasi dan tata keija, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
3. c.pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Pemekonan; dan
4. d.penerbitan peraturan Pemekonan.

Pasal 7

(1)BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya peraturan pemekonan
(2)Pembentukan dan Pengelolaan Kegiatan BUM Pekon harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI A. Umum

Pasal 8

(1)Pengelola BUM Pekon sebagaimana dimaksud terdiri dari :
1. a.Penasehat; dan
2. b.Pelaksana Operasional.
3. c.Pengawas
(2)Pengelolaan Organisasi pengelola BUM Pekon terpisah dari organisasi pemerintahan pekon.

Pasal 9

Pengelolaan BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan persyaratan :

a.Pengurus berpengalaman dan/atau profesional;
b.Mendapat pembinaan manajemen;
c.Mendapat pengawasan secara internal maupun ekstemal;
d.Menganut prinsip transparan, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
e.Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2014