Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2
5234);
5679); 3
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5
16 Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:
7
8
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
9
19 Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan Tipe A
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PEMBENTUKAN UPT
BAB III
10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru. BAB IV STAF AH LI
BAB IV
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 11 BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN
BAB V
Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN
A
Membuka PDF…