DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenting Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 '.4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja seketariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7.Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
9.Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Seketaris DPRD adalah Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
10.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanggamus.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
12.Dinas adalah Dinas Kabupaten Tanggamus.
13.Badan adalah Badan Kabupaten Tanggamus.
14.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Urusan Pemerintah Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 16 Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tanggamus. 6

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian tugas habis;
f.rentang kendali;
g.tata keija yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan umum serta perlindungan masyarakat;
e.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Keija Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Bidang Transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Bidang Perindustrian; 8
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga,
18. 18.Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
19. 19.Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpusatkaan dan Bidang Kearsipan Daerah;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perikanan;
21. 21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
22. 22.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian,
23. 23.Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perkebunan,
24. 24.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
f.Badan Daerah, terdiri dari : 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah,
2. 3.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan Daerah;
3. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan. 9
g.Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Wonosobo dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kota Agung dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Talang Padang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Pugung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Panggung dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Cukuh Balak dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Semaka dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Pematang Sawa dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Sumberejo dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kelumbayan dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ulu Belu dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kota Agung Timur dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Gisting dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Kota Agung Barat dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Limau dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Gunung Alip dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Bulok dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Air Naningan dengan Tipe A; 19 Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan Tipe A
19. 20.Kecamatan Kelumbayan Barat dengan Tipe A.

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan (UPTD/B). 10
(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tat? kelola klinis serta menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AH LI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 11

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. A

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenting Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 '.4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja seketariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7.Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
9.Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Seketaris DPRD adalah Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
10.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanggamus.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
12.Dinas adalah Dinas Kabupaten Tanggamus.
13.Badan adalah Badan Kabupaten Tanggamus.
14.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Urusan Pemerintah Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 16 Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tanggamus. 6

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian tugas habis;
f.rentang kendali;
g.tata keija yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan umum serta perlindungan masyarakat;
e.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Keija Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Bidang Transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Bidang Perindustrian; 8
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga,
18. 18.Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
19. 19.Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpusatkaan dan Bidang Kearsipan Daerah;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perikanan;
21. 21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
22. 22.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian,
23. 23.Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perkebunan,
24. 24.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
f.Badan Daerah, terdiri dari : 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah,
2. 3.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan Daerah;
3. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan. 9
g.Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Wonosobo dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kota Agung dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Talang Padang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Pugung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Panggung dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Cukuh Balak dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Semaka dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Pematang Sawa dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Sumberejo dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kelumbayan dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ulu Belu dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kota Agung Timur dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Gisting dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Kota Agung Barat dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Limau dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Gunung Alip dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Bulok dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Air Naningan dengan Tipe A; 19 Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan Tipe A
19. 20.Kecamatan Kelumbayan Barat dengan Tipe A.

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan (UPTD/B). 10
(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tat? kelola klinis serta menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AH LI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 11

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. A

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2018