DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta zat adiktif lainnya di Kabupaten Tapin. Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Wilayah Hukum Kabupaten Tapin. Setiap adanya keramaian umum, maka kepada penyelenggara atau panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penyelenggara atau panitia penyelenggara yang membiarkan adanya kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya di lingkungan tempat penyelenggaraan keramaian umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan agama sehingga dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di Daerah;
c.bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Bupati adalah Bupati Tapin.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam pengendalian minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan, zat adiktif lainnya.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandungg ethanol.
7.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
8.Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
9.Minuman Oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan/atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
10.Obat Oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
11.Keramaian Umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya yang terjadi di kalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ini adalah :

a.untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.untuk menyelamatkan seluruh lapisan masyarakat dari kegiatan- kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
c.mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya;
d.memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat; dan
e.mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Wilayah Hukum Kabupaten Tapin.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

a.meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
b.menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
c.membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan
d.menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Setiap adanya keramaian umum, maka kepada penyelenggara atau panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB IV

PENGATURAN

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai Izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.
(3)Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
(4)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(5)Segala biaya yang timbul dari Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(6)Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.
(2)Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
1. a.melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan
1. b.menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.
(3)Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang tua dan guru berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya menkonsumsi minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
(4)Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidanginya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja.
(5)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…