DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagai berikut: 1. Kententuan Pasal 2 huruf c diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 3. Paragraf 10 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 4. Diantara Pasal 40A dan Pasal 41, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 40B.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa mengingat besaran strukhrr organisasi Sekretariat Daerah yang ada sekarang ini belum menggunakan pola struktur maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Perangkat Daerah, maka berdasarkan penilaian dan analisis yang dilakukan, besaran stmktur organisasi Sekretariat Daerah dikembangkan menjadi pola struktur maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, hurrrf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 82, Tantbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); d, Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. aM 6. 7. 8. 9. 10. 11. 72. 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a7+\; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2074 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin; a/d Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Ketiga Atas Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; Dengan PersetuJuau Berseme DEWAI{ PERWAISLAN RAITYAT DAERAII KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATIIRAN DAERAII TENTANG PERIIBAHAT{ KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERATI I(ABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAIIUN 2q)8 TEI{TAI{G PEUBENTUKAII ORGAT{ISASI DAT{ TATA KTR.'A PERANGKAT DAERAII I{ABUPATEIT TAPIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daeralr Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor O5), yang telah beberapa kali diubah dengan :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OLO Nomor O8); 14. 15. .1/L
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 01); dan
c.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2OL4 tentang Penrbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2074 Nomor O1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
c.Lembaga Teknis Daerah :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 2.Inspektorat;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah;
4. 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Berencana;
6. 6.Badan Ling!rungan Hidup; Keluarga
7. 7.Badan Ketahanan Pangan dan PelaksErna Penyuluhan;
8. 8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. 9.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
10. 10.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 1 1. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
11. 2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikrt : Baglaa Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam men5rusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. NW
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakal fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
3. c.pengkoordinasian pelal<sanaan fungsi pemerintahan umum, hubungan masyarakat, kesejahteraan rak5zat, ekonomi dan pembangunan, hulnrm dan perundang- undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;
4. d.pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  1. 1.Bagian Pemerintahan, terdiri dari : a) Sub Bagian Tata Praja; b) Sub Bagian Keagrariaan; dan c) Sub Bagian Tata Batas dan Kerl'a Sama Antar Daerah.
  2. 2.Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : a) Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran; b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan c) Sub Bagian Protokol.
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Ralgrat, terdiri dari : a) Sub Bagian Keagamaan; dan b) Sub Bagian Kemasyarakatan.
2. b.Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
  1. 1.Bagian Ekonomi, terdiri dari : a) Sub Bagian Produksi; dan ' b) Sub Bagian Perekonomian.
  2. 2.Bagian PembangunarL, terdiri dari : a) Sub Bagian Pelaporan; b) Sub Bagian Program; dan c) Sub Bagian Tata Usaha Pembangunan.
  3. 3.Bagian Perlengkapan, terdiri dari : a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana; b) Sub Bagian Pemeliharaan; dan c) Sub Bagian Rumah Tangga.
3. c.Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  1. 1.Bagian Umum, terdiri dari : a) Sub Bagian Keuangan; b) Sub Bagian Kepegawaian; dan c) Sub Bagian Tata Usaha, Umum dan Persandian.
  2. 2.Bagian Organisasi, terciiri dari : a) Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan c) Sub Bagian Analis dan Informasi Jabatan.
  3. 3.Bagrarr Hukum, terdiri dari : a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c) Sub Bagiaa Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Stmktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Paragraf 10 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (a) diubah, sehingga Paragraf 10 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai hrgas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan melaksanakan proses perizinan dan non pefizinarr penanaman modal, mengawasi, melakukan kajian investasi, mempromosikan peluang potensi investasi dan kerjasama serta tugas lainnya. (21 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. b.pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinat;
3. c.pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk teknis pelayanan penanaman modal, pelayanart perizlnan dan pelayanan non perizinan;
4. d.penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non peizinan;
5. e.pengkajian, pengembangan dan promosi potensi penanaman modal;
6. f.pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
(3)Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
1. a.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. b.Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi Kebijakan dan Regulasi. lrrl Bidang Data, Informasi, dan Promosi, terdiri dari :
  3. 1.Sub Bidang Promosi dan Pameran; dan
  4. 2.Sub Bidang Data dan Informasi. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasal, terdiri dari :
  5. 1.Sub Bidang Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
  6. 2.Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
3. f.Kelompok Jabatan Fungsional. (41 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satrr Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Diantara Pasal 4QA dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40B, sehingga Pasal 40B berbunyr sebagai berikut: Pasal 4OB Pejabat Struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2074 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diubah, sehingga Lampiran Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daeratr Kabupaten Tapin berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapin diubah, sehingga menjadi Lampiran Bagan Strrlrchrr Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daeratr ini. c. d. e. 4. 5. 9 6. t*d Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaln-r pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau Diundangkan di Rantau pada tanggal t 5 Juni 2015 KABUPATEN TAPIN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 09 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 66 l2ol5l rd 10 I,AMPIRAN T PERATURAN NOMOR : TANGGAL : DAERAH KABUPATEN TAPIN og TAiiiJli 2a15 15 .i'lJ-i;rI ?-O1 j BAGAN STRUKTUR, ORGAITISASI SEKRETARH,T DAERAH KABUPATEN TAPIN WAKIL BUPATI SUB BAGIAN TATA UsAHA, UMUI/I DAN PERSANOIAN SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA SUB BAGIAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM TATA BATAS & KER]A SAMA ANTAR DAEMH BAGIAN HUKUM SUB BAGIAN KEUANGAN IAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NoMOR : 09 I&1rItr 2o1 5 TANGGAL: 15 JtlIiT 2015 EAGAIT S RT'T(T!'R ORGAITISASI BADAIT PEIIAJTAUA,X UODAL DAN PEUTYAIIAI{ TERPADU AATU PII{TU KABUPATEIT TAPII{ BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG PERENGANMN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI SUB BIDANG LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TIM TEKNIS SUB BIDANG EVALUASIKEBIJAKAN DAN REGULASI SUB BIDANG PEiIBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…