DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Inspektorat Tipe A; dan Dinas Daerah, serta Badan Daerah. Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Tapin.
12.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Tapin.
13.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

(1)Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas Daerah didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
1. a.kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
2. b.keterkaitan antar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
(2)Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
2. b.kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. c.ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. d.penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
5. e.komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
6. f.perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
7. g.perpustakaan dan kearsipan.
(3)Penggabungan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Badan Daerah didasarkan pada perumpunan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
1. a.kedekatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
2. b.keterkaitan antar Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
(4)Perumpunan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
2. b.perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5. 5.Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
6. 6.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. 16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
17. 17.Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
18. 18.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
20. 20.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
22. 22.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
23. 23.Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Pengembangan; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian.

Pasal 5

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Piani dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Candi Laras Selatan Tipe A;
9. i.Kecamatan Candi Laras Utara Tipe A;
10. j.Kecamatan Binuang Tipe A;
11. k.Kecamatan Bakarangan Tipe A; dan
12. l.Kecamatan Bungur Tipe A.
(3)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dibentuk Kelurahan yang ditetapkan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang Staf Ahli.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…