DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020

Nomor: 02
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerasipan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup; 3. Penyelenggaraan kerasipan; 4. Pengelolaan Arsip Dinamis; 5. Pengelolaan Arsip Statis; 6. Autentifikasi Arsip; 7. Pengendalian dan Pengawasan; 8. Organisasi Profesi, Peran Aktif Masyarakat, dan Penghargaan; 9. Larangan; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Penyidikan; dan 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewenangan tanggung jawab Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a diatas adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan, dan Pasal 12 ayat (2) huruf r dan Lampiran Pembagiart Urusan Pemerintah Konkrren Antara Pemerintah Pr'rsat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota angka I' Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Rrsat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota' huruf x' Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun a c. 2OL+ tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Daerah tentang Penyelenggaraan KearsiPan ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Nomor a8a3l;

3.Undang-Undang Nomor 14 Tatrun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi hlblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$a6l;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 712, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Mengingat : 1. 2. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 152, Tambahan Irmbarart Negara Republik Indonesia Nomor 5O71); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tarr.bahan l*mbarun Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pernerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
1. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tatrun2oastentangKeterbukaanlnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ta9); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OI2 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perattrran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintatt Nomor 4g Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2At4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632L\;
3. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangtcat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor Lt4' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5887), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2}lgNomorl8T,TambahanLembarart Negara Republik Indonesia Nomor 6aa2l;
4. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara€rn Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
5. 15.Peraflrran Pemerintatr Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221l'
6. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kd, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 31O);
7. 17.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun2ol2tentangMateriMuatanPeraturan Daerah tentang Penyelenggararln Kearsipan fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2a3l;
8. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ot2 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ot2 Nomor 12821' sebagaimanatelahdiubatrdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2Ol7 tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ot2 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 1e53); 1g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2olg tentang PPNS (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 166);
9. 20.Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedomarrPemeliharaarrArsipDinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtB Nomor 818); 2l.PerattrranDaerahKabupatenTapinNomor05 Tahun2oo8tentangPembentukanOrganisasi darrTataKerjaPerangkatDaerahl(abupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun2ooSNomor05),sebagaimarratelatt diubahbeberapakali,terakhirdenganPeraturan DaerahKabupatenTapinNomorogTahun2ol5 tentangPerubahanKeempatAtasPeraturan DaerahKabupatenTapinNomoro5Tahun2ooS tentangPembentrrkanorganisasidanTataKerja PerangkatDaerahKabupatenTapin(Lembarart DaerahKabupatenTapinTahun2ol5Nomor oe); 22.PerafilranDaerahKabupatenTapinNomorol Tahun2a|ztentangPembentukarrorganisasi danTataKeqaBadanPenanggulansanBencana DaerahKabupatenTapin(I,embararrDaera]r Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor O1); 23.PeraturanDaerahKabupatenTapinNomor12 Tahun2o:,]2tentangPokok-PokokPengelolaan KeuangarrDaeralr(I.embaranDaerahKabupaten TaPin Tahun 2Ol2 Nomor 12); 24.PeraturanDaerahKabupatenTapinNomoro9 Iahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan ;I,T-iffi ;1 ffi:IoT, o ""* Kab,Paten Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PEI{YELENGGARAAN KEARSIPAN. Menetapkan : TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adatah KabuPaten TaPin' 2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah daIl Dewan Perwakilan RakyatDaerahmenurutaSaSotonomidantugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusErn PemerintahanyangmenjadiKewenanganDaerahotonom.
4.Bupati adalah BuPati TaPin'
5.Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang merupakan Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelan ggaraar. unrsan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah-
7.Lernbaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang keansipan'
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

g.Kearsipan adatah hal-har yang berkenaan dengan arsip.
1. 10.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa datam berbagai bentuk dan media sesuai d.engan perkembangan telcnologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Irmbaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Po1itik, Organisasi Kernasyarakatan dan perseorangandalampelaksanaankehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara' 1 1. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalamkegiatanpenciptaarsipdandisimpanselamajangka waktu tertentu.
2. 12.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tings dan/atau terrs menerus.
3. 13.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
4. 14.Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merrrpakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rlsak atau hilang.
5. 15.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifrkasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau LKD'
6. 16.Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga- l7.ArsipTerjagaadalaharsipnegarayangberkaitandengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang hams dijaga keufirhan, keamanan, dan keselamatannya' 1g. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalrri pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. lg.TenagaKearsipanadalahSeseorangyangmendapattugasdi bidang kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan'
7. 20.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebogai hasil kewenangan hulnrm dan otorisasi legal serta keberad'aan sarana bantu untuk memperrnudah penemuan dan pemanfaatan arsip'
8. 21.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcarayangdiaturdalamundang-undang,untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bulrti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanYa. 22.PenytdikPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPPNS adalahPegawaiNegeriSipilyangdiberitugasmelakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan. 22. perursahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan di daerah.
9. 23.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempu.nyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, trrgas, dan tanggungiawab dibidang pengelolaan arsip dinamis'
10. 24.Unit pengolah adalah Satuan Kerja pada pencipta arsip yang mempurryai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannYa-
11. 25.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempurryai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaxaan kearsiPan.
12. 26.Jadwa] Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftalyangberisipalingsedikitjangkawaktupenyimpananatau retensi,jenisarsipdanketeranganyangberisirekomendasi tentangpenetapansuatujenisarsipdimusnahkan,dinilai kembali,ataudipermanenkanyangdipergunakansebagai pedoman penyrsutan dan penyelamatan arsip' 2\.penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unitkearsipan,pemusnatranarsipyangtidakmemilikinilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD'
13. 28.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang diduk*ng oleh sumber daya manusia, sarana dan pras ararra, serta sumber daya lainnya. 29-Pengelolaan Arsip Dinamis adalah dinamis secara efisien, efektif, proses pengendalian arsiP dan sistematis rneliPuti penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan' serta pen5rusutan arsip. 3O. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, darl sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preserwasi, pemanfaatan, pendayagunaan' dan pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan Daerah.
14. 31.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambaharr l<haza.nah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksalakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsiP kePada LKD'
15. 32.Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat sKD adalah sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan dalam rangtca penyelenggaraan kearsipan di lingkrngan daerah.
16. 33.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip yang dikembangkan dan dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
17. 34.Jaringan Informasi Kearsipan Daeratr yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh LKD'
18. 35.Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifi.kasi secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik'
19. 36.Daftar Arsip adalah daftar berisi data dan identitas arsip yang diperlukan dalam penernuan dan penyusutan arsip'
20. 37.Organisasi Kearsipan adalah unit kearsipan pada pencipta arsip danLKDyangmelaksanakankegiatanpenyelenggaraan kearsiPan. 3g. pemeliharaan Arsip adalatr kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, darr keselamatan arsip baik frsik maupun informasinYa.
21. 39.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak'
22. 39.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja' 4O. Frogram Arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untrrk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah'
23. 41.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip'
24. 42.Autentikasi Arsip adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataantertulisatautandalainnyasesuaidengan perkenrbanganteknologiyangmenunjuklGnbatrwaarsipyang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya'
25. 43.Alih Media Arsip adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam med.ia lain dengan tujuan efisiensi' 44. preserwasi Arsip adalah upaya perlindungan arsip yang dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarianfrsikarsipmaupuninformasiarsip.
26. 45.Masyarakat adalah perseorangan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, badan usaha, dan lembaga Pendidikan.
27. 46.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah'

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan berhrjuan untuk:

a.menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BUMD' sekolah' organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan, serta LKD sebagai Penyelenggaran Kearsipan Daerah;
b.menjamin ketersediaanya arsip yang autentik dan terlrercaya sebagai alat bukti Yang sah;
c.menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terPercaya;
e.mendinamiskan Penyelen {#Iaraarl Kearsipan Daerah sebagai suatu sistem komprehensif dan terpadu;
f.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat' berbangsa dan bernegara;
g.menjamin keselamatan Aset Daeratr dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa;
h.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; dan
i.menjamin Penyelenggaraan Kearsiparr Daerah sebagai suatu sistern y{rgkomprehensif dan terpadu'

Pasal 4

penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul Qritrciple of prouen*cr;l;
e.aturan asli (principle of ortgtnal ordefl;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
i.keantisiPatifan;
j.kepartisiPatifan;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksesbilitas; dan
n.kepentingan umum- Bagran Ketiga Ruang LingkuP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:
1. a.penYelenggaraan kearsiPan;
2. b.pengelolaan arsiP dinamis;
3. c.pengelolaan arsiP statis;
4. d.autentikasi arsiP;
5. e.pengendalian dan Pengaqrasan; f.organisasiprofesi,peranaktifmasyarakat,danpenghargaan;
6. g.larangan; dan
7. h.sanksi.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemerintahan Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan' BAE} III PEI{YELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 6

(1)PenyelenggaraanKearsipanDaerahmerupakantanggungjawab PemerintaharrDaerahdandilaksanakanolehLKD.
(2)Tanggung jawab Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
1. a.PenetaPan kebijakan;
2. b.Pembinaan kearsiPan; dan
3. c.Pengelolaan arsiP.

Pasal 7

Penetapan Kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hunf a meliputi bidang:

a.pembinaan;
b.pengelolaan arsiP;
c.pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi; -t6- o b' h. i. j.
d.organisasi;
e.pengembangan sumber dayamanusia;
f.prasarana dan sarana; perlindungan dan penyelamatan arsip; sosialisasi kearsiPan ; kerjasama; dan pendanaan.

Pasal 8

pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan, Pemerintah Desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangurn- Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh LKD. Pembinaan kearsiPan meliPuti:

a.koordinasi penyelenggaraa'n kearsipan;
b.pen5rusunan Pedoman kearsiPan;
c.sss[alisasi kearsipan;
d.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaall kearsiPan;
e.pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
f.perencanaan, pemantauan dan evaluasi unit Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip' Dalam rangka perlindungan kepentingan negara' daerah dan hak-hakkeperdataanmasyarakat,LKDdapatbekerjaSama dengan instansi terkait melakukan pembinaan kearsipan terhadaplembagaswastadanmasyarakatyangmelaksanakan kepentingan Publik.

(1)(21
(3)(41 (s)

Pasal 9

(1)PengelolaanarsipsebagaimanadimaksudpadaPasal6ayat(2) hr-rruf c dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis'
(2)Arsipdinamissebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:
1. a.arsip vital;
2. b.arsiP aktif; dan
3. c.arsiP inaktif-
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip'
(4)Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab LKD' Bagran KeemPat Pembangunan Sistem Kearsipan Daerah BerbasisTeknologilnformasidanKomunikasi

Pasal 10

(1)LKDmembangundanmengelolaSKDdenganmengembangkan SIKDberbasisteknologiinformasidankomunikasi.
(2)pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unhrk menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi'
(3)pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalnrkanolehLKDdanPerangkatDaerahyangmempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab di bidang telmologi informasi dan komunikasi-
(4)SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari panglalan data ArsiP:
1. a.inaktif yang merniliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahrrn;
2. b.vital; dan
3. c.statis.
(5)Pengorganisasian SIKD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terpusat di LKD.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015