DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Kepemudaan dengan estimasi; Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab, Karakteristik dan Hak Pemuda; Perencanaan Pembangunan Kepemudaan; Penyelenggaran Kepemudaan; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda; Pembangunan Kepemudaan di Desa; Kerjasama; Penghargaan; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran sangat strategis dalam pembangunan di Daerah, hal ini harus dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari Pembangunan Daerah, disertai dengan dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat, demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Daerah diberikan wewenang untuk

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi Kepastian Hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah; SALINAN

d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. 7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
14. 15.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. 17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah pembangunan Kepemudaan di Daerah.
9.Rencana Aksi Daerah Kepemudaan adalah Rencana Aksi Daerah pembangunan Kepemudaan di Daerah.
10.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
11.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12.Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disingkat KLP adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda.
13.Pemberdayaan Pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan menggali kemampuan Pemuda dengan melibatkan komponen Kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuam, dan Bentuk Badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
16.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
17.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
18.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta pergerakan Pemuda.
19.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam keterampilan dan kemandirian berusaha.
20.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
21.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/ataa kegiatan Kepemudaan.
22.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
24.Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
25.Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
26.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau administrasi.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang Kepemudaan
29.Pemuda Pelopor adalah Pemuda yang merintis gerak pembaharuan Kepemudaan.
30.Wirausaha Muda adalah wirausahawan berusia muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
31.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Kabupaten yang selanjutnya disingkat LPKP Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengembangan Wirausaha Muda pemula guna memperoleh akses permodalan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.ketuhanan yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:
1. a.menata Sarana Prasarana Kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan Kepemudaan dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi Pemuda; dan
2. b.melembagakan dan menginternalisasi kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan atau berbasis kepentingan pemuda.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.peran, tanggung jawab, karakteristik dan hak Pemuda;
c.perencanaan pembangunan Kepemudaan;
d.penyelenggaraan Kepemudaan;
e.Prasarana dan Sarana;
f.pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
g.pengembangan KLP;
h.pembangunan Kepemudaan di desa;
i.kerja sama;
j.Penghargaan;
k.pendanaan;
l.peran serta Masyarakat; dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan, penyadaran, pengembangan, dan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
(2)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan pemberdayaan Pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemberdayaan Pemuda dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam bidang Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kepemudaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pemberdayaan, penyadaran, dan pengembangan potensi Pemuda serta pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
(2)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB VI

PERAN, TANGGUNG JAWAB, KARAKTERISTIK DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial;
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan; dan
4. d.penghubung.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental- spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
(5)Peran aktif Pemuda sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwujudkan dengan:
1. a.membantu sosialisasi kebijakan Daerah; dan
2. b.memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara;
b.menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah;
g.melestarikan budaya Daerah;
h.menjaga identitas Daerah dan kearifan lokal;
i.meningkatkan daya saing wirausaha Pemuda pemula dan kemandirian ekonomi Daerah; dan/atau
j.meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 10

Karakteristik Pemuda adalah:

a.agamis;
b.semangat juang;
c.etika dan sopan santun;
d.kesukarelaan;
e.tanggung jawab;
f.kritis;
g.idealis;
h.dinamis;
i.visioner; dan/atau
j.gotong royong.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014