MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor 09) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubatr, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasd 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daeratr dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin mempakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urr.rsan Pemerintatran Bidang Pendidikan ;
2.Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
/ 3- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5.Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
6.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkunga.n Hidup;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
ll,Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluffga Berencana Tipe B yffiLg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakqn Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13.Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
14.Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Umsan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pel.rayanan Terpadu Satu Pintu;
16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urtrsan Pemerintahan Bidang Pangan;
17.Dinas Tenaga Kerja Tipe C yffLg menyelenggarakart Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
18.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yarg menyelenggarakan Unrsan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
19.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yarrg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
20.Dinas Kebudayaa:r dan Pariwisata Tipe A yarg menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
21.Dinas Perpustakaal dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
2Z.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
23.Dinas Perindustrial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A y{tg rnelaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
/ (, Badan Perencanb.an Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Pengembangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B yalg melaksanakan F\rngsi Penunjang Kepegawaian; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.Ketentuan rcy*
(1)dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat barl yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: