DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang mengubah perda Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;
d.Dinas Tipe A terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 4
7. 7.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
8. 8.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
e.Dinas Tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah , bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. 3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral;
4. 4.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
f.Dinas Tipe C terdiri dari:
1. 1.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
2. 2.Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik.
g.Badan Tipe A terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi keuangan.
i.Kecamatan tipe A terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Cipatujah;
2. 2.Kecamatan Karangnunggal;
3. 3.Kecamatan Cikalong;
4. 4.Kecamatan Pancatengah;
5. 5.Kecamatan Cikatomas;
6. 6.Kecamatan Cibalong;
7. 7.Kecamatan Parungponteng;
8. 8.Kecamatan Bantarkalong;
9. 9.Kecamatan Bojongasih;
10. 10.Kecamatan Culamega;
11. 11.Kecamatan Bojonggambir; 5
12. 12.Kecamatan Sodonghilir;
13. 13.Kecamatan Taraju;
14. 14.Kecamatan Salawu;
15. 15.Kecamatan Puspahiang;
16. 16.Kecamatan Tanjungjaya;
17. 17.Kecamatan Sukaraja;
18. 18.Kecamatan Salopa;
19. 19.Kecamatan Jatiwaras;
20. 20.Kecamatan Cineam;
21. 21.Kecamatan Karangjaya;
22. 22.Kecamatan Manonjaya;
23. 23.Kecamatan Gunungtanjung;
24. 24.Kecamatan Singaparna;
25. 25.Kecamatan Sukarame;
26. 26.Kecamatan Mangunreja;
27. 27.Kecamatan Cigalontang;
28. 28.Kecamatan Leuwisari;
29. 29.Kecamatan Sariwangi;
30. 30.Kecamatan Padakembang;
31. 31.Kecamatan Sukaratu;
32. 32.Kecamatan Cisayong;
33. 33.Kecamatan Sukahening;
34. 34.Kecamatan Rajapolah;
35. 35.Kecamatan Jamanis;
36. 36.Kecamatan Ciawi;
37. 37.Kecamatan Kadipaten;
38. 38.Kecamatan Pagerageung;
39. 39.Kecamatan Sukaresik.
40. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perangkat Daerah, yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sedangkan fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 6
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(4)Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana Pasal 16 ayat (1) diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2019. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna Pada tanggal, 30 Januari 2019 BUPATI TASIKMALAYA ttd. H. ADE SUGIANTO Diundangkan di Singaparna Pada tanggal, 30 Januari 2019 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, ttd. Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 /18/2019

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 21

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021