(1)Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan rne larnpirkan atau rne ngunggah :
a.alasan perpanjangan IMTA;
b.fotocopy IMTA yang masih berlaku;
c.fotocopy keputusan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang masih berlaku;
d.bukti pembayaran retribusi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
e.pasport TKA yang masih berlaku;
f.pass photo berwarna 4 x 6 em sebanyak 2 (dua) lembar;
g.copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
h.copy bukti gaji/upah;
1.copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
J. copy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
k.bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
8
1.copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
m.copy surat penunjukan TKI pendamping;
n.laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
o.rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai peraturan yang berlaku di instansi terkait.
(4)Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asmg, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
(5)Pasport TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e untuk jangka waktu paspor minimal sarna dengan masa berlaku IMTA.
Pasa17 Dalam hal perpanJangan IMTA dilakukan SKPD yang melaksanakan penJInan terpadu, maka pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasa18
(1)Setiap pemberi kerja mempekerjakan TKA wajib memiliki IJm tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Penggunaan TKA di Daerah :
a.dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian serta hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu;
b.pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing;
setiap pemberi kerja yang telah memperoleh ijin mempekerjakan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
c.tenaga kerja asing yang mas a kerja habis tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
: 9
(3)Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang ijin mempekerjakan tenaga asing di daerah wajib memiliki perpanjangan IMTA dari pemerintah daerah untuk tenaga kerja dalam 1 (satu) Kabupaten dan dikenakan retribusi.
(4)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subjek Retribusi Perpanjangan IMTA.
(5)Dikeluarkan dari kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bagi perwakilan negara asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(6)Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pencabutan Perpanjangan IMTA Pasa19
(1)Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukan pencabutan IMTA Perpanjangan.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut IMTA perpanjangan atas dasar rekomendasi pengawas ketenagakerjaan Daerah.
(3)Pencabutan IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Barat.
BABIII RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi