DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA, Pelaporan, Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang . . 5. 6. 2 Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 . Pera tura n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedOllla n Pelllbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lelllbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pad a Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 3 Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1599;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 4 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
5.Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
6.Pemberi Kerja TKA Badan Hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga keIja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disingkat TKI Pendamping adalah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai Pendamping TKA.
8.Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
9.Ijin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah ijin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
10.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, yayasan, oranisasi massa, oraganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk- bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
14.Wajib Retribusi adalah, orang pribadi sebagai tenaga kerja asing atau badan pemberi kerja tenaga kerja asing yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa retribusi adalah, suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu, dari pemerintah Daerah yang bersangkutan. 5
16.Surat Serotan Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang te1ah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
17.Surat ketetapan retribusi daerah, yang selajutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18.Surat keterangan retribusi daerah lebih bayar, yang selajutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danl atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20.Pemerintah melakukan pembinaan terhadap un sur-un sur dan kegiatan yang berhubungan dengan IMTA dengan mengikutsertakan Pemberi Kerja TKA, TKA, dan TKI Pendarnping dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi untuk memperoleh hasil berdayaguna dan berhasilguna.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegjatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi danl atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, perpajakan Daerah, dan retribusi Daerah.
22.Penyidikan tindak pidana di bidang perpanjangan IMTA dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selajutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpanJangan IJlll mempekerjakan tenaga kerja asmg yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(1)Pemberi kerja TKA meliputi : 6
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan-badan internasional;
3. c.perwakilan negara asing;
4. d.organisasi international;
5. e.kantor perwakilan negara asing, kantor perwakilan perusahaan asmg, kantor perwakilan berita asing;
6. f.perusahaan swasta asing, badan usaha asmg yang terdaftar di instansi yang berwenang;
7. g.badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan; h.lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; dan
8. i.usaha jasa impresariat.
(2)Pemberi kerja TKA yang berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersamaj Associate (UB), Usaha Dagang, dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang. Pasa13
(1)Pemberi Kerja TKA Wajib :
1. a.menunjuk TKI sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ;
2. b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
3. c.melaporkan keberadaan TKA di perusahaan kepada Dinas setelah mendapatkan izin kerjajizin perpanjangan; dan
4. d.melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan Direksi danl atau Komisaris.
(1)TKA yang dipekerjakan oleh pemberi TKA wajib memenuhi persyaratan se bagai beriku t :
1. a.memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan didudukii oleh TKA ;
2. b.memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
3. c.membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI Pendamping yang akan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
4. d.dapat berkomunikasi dalam bahasa indonesia; 7
5. e.memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
6. f.memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
7. g.kepesertaan jaminan so sial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak berlaku untuk jabatan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Atau Pembina, Anggota Pengurus, Anggota Pengawas.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g tidak berlaku untuk :
1. a.TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara; dan
2. b.TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat.
(5)TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.
(1)Perpanjangan IMTA diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi k erja TKA.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 6

(1)Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan rne larnpirkan atau rne ngunggah :
1. a.alasan perpanjangan IMTA;
2. b.fotocopy IMTA yang masih berlaku;
3. c.fotocopy keputusan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang masih berlaku;
4. d.bukti pembayaran retribusi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
5. e.pasport TKA yang masih berlaku;
6. f.pass photo berwarna 4 x 6 em sebanyak 2 (dua) lembar;
7. g.copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
8. h.copy bukti gaji/upah;
  1. 1.copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; J. copy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
9. k.bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; 8
  1. 1.copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
10. m.copy surat penunjukan TKI pendamping;
11. n.laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
12. o.rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai peraturan yang berlaku di instansi terkait.
(4)Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asmg, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
(5)Pasport TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e untuk jangka waktu paspor minimal sarna dengan masa berlaku IMTA. Pasa17 Dalam hal perpanJangan IMTA dilakukan SKPD yang melaksanakan penJInan terpadu, maka pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
(1)Setiap pemberi kerja mempekerjakan TKA wajib memiliki IJm tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Penggunaan TKA di Daerah :
1. a.dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian serta hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu;
2. b.pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing; setiap pemberi kerja yang telah memperoleh ijin mempekerjakan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
3. c.tenaga kerja asing yang mas a kerja habis tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. : 9
(3)Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang ijin mempekerjakan tenaga asing di daerah wajib memiliki perpanjangan IMTA dari pemerintah daerah untuk tenaga kerja dalam 1 (satu) Kabupaten dan dikenakan retribusi.
(4)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subjek Retribusi Perpanjangan IMTA.
(5)Dikeluarkan dari kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bagi perwakilan negara asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(6)Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukan pencabutan IMTA Perpanjangan.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut IMTA perpanjangan atas dasar rekomendasi pengawas ketenagakerjaan Daerah.
(3)Pencabutan IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Barat. BABIII RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 10

Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 11

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 12

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA yang 10 memperoleh Perpanjangan IMTA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berda sarka n jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

(1)Prinsip dan sasaran dalam pen etapan ta rif Re tribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpa njangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasa n di la panga n , penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.
(1)Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan Jasa.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dolar Amerika)/orang/bulan atau USD 1.200 (Seribu Dua Ratus Dolar Amerika)/orang/tahun.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pad a saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1)Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk ITlendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembagan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dalam beberapa tahun, harus dilunasi sekaligus untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan .
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Hasil pemungutan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 12 Pasal 21
(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa123 Saat Retribusi Teruta ng adalah saatnya diterbitkannya SKRD.

Pasal 24

(1)Besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
(2)Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3)Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(6)Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
(3)Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi terse but.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)Keberadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi .
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelakasanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila dalarn jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasa128
(1)Jika pengaJuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 14
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi Iainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan dalam jangka waktu melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah Iewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per sen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa130
(1)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja disertai keterangan paling sedikit menyebutkan :
1. a.nama dan alamat jelas wajib retribusi;
2. b.masa retribusi;
3. c.besarnya kelebihan retribusi; dan
4. d.alasan yang singkat dan jelas.
(2)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
(3)Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

(1)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainya, sebagaimana dikamsud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. : 15
(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Kelimabelas Kadaluwarsa Penagihan Pasa133
(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
1. a.diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyarnpaian surat paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara lang sung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)hUrup b adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasa134
(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penangihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa. 16
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
(2)Wajib retribusi yang diperiksa wajib ; a . memperlihatkan danl atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
1. b.memberikan kesempa ta n untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
2. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Intansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PELAPORAN Pasa137
(1)Pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mempekerjakan TKA wajib melaporkan kepada Dinas sesuai dengan lokasi kerja TKA.
(2)Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Dirjen.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud meliputi: ; 17
1. a.Realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali; dan
2. b.Berakhirnya penggunaan TKA.
(4)Kepala dinas melaporakan penerbitan IMTA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.
(5)Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENGAWASAN Pasa138
(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan norma penggunaan tenaga kerja asing didaerah dalam satu sistem pengawasan yang terpadu berkoordinasi dan terintegrasi;
(2)Dinas wajib melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas pihak terkait dengan penetapan pedoman pelaksanaan pengawasan norma penggunaan TKA;
(3)Dinas melaporkan hasil pelaksanaan, pengawasannya kepada Bupati dengan tembusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Dirjen;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…