DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, meliputi: asas dan tujuan; penggolongan pasar; perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat; pendirian dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern; perizinan; kemitraan usaha; kewajiban dan larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat diperlukan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat , serasi , adil dan mempunyai kepastian berusaha bagi seluruh seluruh warga masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah , landasan dan kepastian hukum kepada seumua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tokoswalayan di Kabupaten Tebo , maka diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat , pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderent:
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Noor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernt;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Tebo;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
6.Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan harga yang pasti, yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
7.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara enceran dalam bentuk mini market, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
9.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
10.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
12.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13.Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
14.Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
15.Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
16.Jalan Lingkungan adalah yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;
17.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
18.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
19.Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungan dan memberdayakan keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan toko swalayan.
20.Penataan dan pengendalian toko swalayan adalah penataan pasar swalayan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian toko swalayan dilakukan melalui pengaturan perizinan , tata ruang , zonasi dengan memperhatiakan jarak

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas ;

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairnees).

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengendalian Pasar Swalayan, bertujuan untuk ;

a.memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat;
b.memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah den koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.mengatur dan menata keberadaan den pendirian Pasar Moderen di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pasar Moderen berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dan Pasar Moderen;
f.Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pasar Moderen dengan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efesien dan berkelanjutan;
g.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 4

Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 5

(1)Pasar Moderen digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
1. a.pusat perbelanjaan; dan
2. b.toko swalayan;
(2)Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.hypermarket;
4. d.department store; dan
5. e.perkulakan.
(3)Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan system manajemennya dikelompokkan sebagai berikut :
1. a.minimarket berjaringan; dan
2. b.minimarket tidak berjaringan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing, menjaga dan mempertahankan keberadaan pasar rakyat.
(2)Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.pembangunan dan/atau repitalisasi pasar rakyat;
2. b.inplementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
3. c.fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
4. d.fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi, dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerjasama usaha.

Pasal 8

(1)Penentuan lokasi pendirian pasar rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kesesuaia dengan rencana tata ruang;
2. b.Telah mempunyai emrio pasar;
3. c.Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
4. d.Boleh berlokasi padasetiap sistem jaringan jalan; dan
5. e.Memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan;
(2)Pendirian dan penyelenggaraan Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah, Pasar Moderen dan toko swalayan;
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, tempat parkir, musholla dan fasilitas lainnya;
7. g.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
8. h.perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
9. i.ketersediaan sistem persampahan (tempat pembuangan sampah sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
(2)Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
3. c.persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
4. d.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. a.pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
2. b.pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
3. c.peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
4. d.pengembangan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
5. e.fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
6. f.mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
(4)Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Moderen kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai dari industri pariwisata.
(5)Dalam rangka memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013