DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Nomor: 20
Tahun: 2012
Ditetapkan: 3 Februari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
3.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
2.Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
3.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a.menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d.menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

a.dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
b.transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c.tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d.sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
(2)Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

a.mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
b.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c.memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a.bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e.bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

a.kantor pengelola;
b.areal parkir;
c.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d.air bersih;
e.sanitasi/drainase;
f.tempat ibadah;
g.toilet umum;
h.pos keamanan;
i.tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k.penteraan;
l.sarana komunikasi; dan
m.area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.Sistem penarikan retribusi;
2. b.Sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.Sistem perparkiran;
5. e.Sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. f.Sistem penteraan; dan
7. g.Sistem penanggulangan kebakaran.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
3.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
2.Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
3.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a.menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d.menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

a.dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
b.transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c.tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d.sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
(2)Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

a.mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
b.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c.memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a.bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e.bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

a.kantor pengelola;
b.areal parkir;
c.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d.air bersih;
e.sanitasi/drainase;
f.tempat ibadah;
g.toilet umum;
h.pos keamanan;
i.tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k.penteraan;
l.sarana komunikasi; dan
m.area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.Sistem penarikan retribusi;
2. b.Sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.Sistem perparkiran;
5. e.Sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. f.Sistem penteraan; dan
7. g.Sistem penanggulangan kebakaran.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 2 Tahun 2014