DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tida.k sesuai dengan asumsi kebija.kan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 ma.ka perlu dila.kukan perubahan APBD Tahun Anggaran 201 7;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHON ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO BUPATITEBO PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.005.314.174.307,00 Bertambah sejumlah Rp. 55.123.849.704,25 sehingga menjadi Rp. 1.060.438.024.011,25 dengan rincian sebegai berikut: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); 5.553.650.401,52

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 7.000.000.000,00 2) Berkurang Rp 1.446.349.598,48 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 7.982.593.900,00
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 26.941.000.000,00 2) Berkurang Rp. 18.958.406.100,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 14.993.000.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp 1.500.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 16.493.000.000,00
2. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 133.379.314.000,00 2) Bertambah Rp. 34.625.664.068,35 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 168.004.978.068,35
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 803.336.489.000,00 2) Bertambah Rp. 14.186.130.429,00 Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 817.522.619.429,00
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 74.317.003.867,00 2) Bertambah Rp. 658.145.065,52 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 74.975.148.932,52

Pasal 2

Rp. 8.325.842.496,00 (64. 722.418,62) 0,00 Rp. RpJumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 35.718.632.560,00 2) Berkurang Rp. 27.392.790.064,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 8.261.120.077,38Rp.
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. 21.738.879.922,62 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. l.060.438.024.011,25 Rp. 64. 722.418,62
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 1.005.314.174.307,00
b.Bertambah Rp 55.123.849.704.25 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus Setelah Peru bahan Rp. l.060.502.746.429,87
1. 1.Pendapatan
a.Semula Rp. 1.011.032.806.867 ,00
b.Bertambah Rp 49.469.939.562.87 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 558.040.073.123,00 2) Bertambah Rp. 15.041.409.812,25 Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp. 573.081.482.935,25

Pasal 3

7.500.000.000,00

e.Dana Insentif Daerah 1) Semula Rp. 7.500.000.000,00 2) Bertambah/ Berkurang _R_p_. O_,~O_O Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan Rp. 85.879.314.000,00
d.Dana Desa 1) Semula Rp. 85.879.314.000,00 2) Bertambah/ Berkurang _R_p_. O_,~O_O Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan Rp.
c.Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 9.720.000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 9.720,000.000,00 46.905.664.068,35
b.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 40.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 6.905.664.068,35 Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 18.000.000.000,00

(4)Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 18.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp.
2. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 139.749.991.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 139.749.991.000,00
3. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 587.473.427.000,00 2) Berkurang Rp. 5.160.010.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 582.313.417.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 76.113.071.000,00 2) Bertambah Rp. 19.346.140.429.00 Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 95.459.211.429,00
  1. 44.945. 904.631,00
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 25.383.003.867,00 2) Bertambah Rp. 19.562.900.764.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
3. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. 21.738.879.922,62 Jumlah penerimaan Setelah Perubahan Rp. 8.261.120.077,38

Pasal 4

Rp. 280.901.513.152,00

c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 242.046.855.325,00 2) Bertambah Rp. 38.854.657.827,00 Jumlah belanja modal Setelah Perubahan Rp. 157.669.512.924,00
b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 154.895.597.859,00 2) Bertambah Rp. 2.773.915.065,00 Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis belanja:
a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 50.331.648.000,00 2) Berkurang Rp. 1.546.133.000,00 Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan Rp. 48.785.515.000,00 2.236.641.500,00Rp.
f.Belanja Tidak terduga 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.236.641.500,00 Jumlah belanja tidak terduga Setelah Perubahan 159.701.912.900,08Rp.
e.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 153.281.912.900,08 2) Bertambah Rp. 6.420.000.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan 2.446.881.390,00Rp.
d.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 4.187.400.000,00 2) Berkurang Rp. 1.740.518.610,00 Jumlah belanja bagi hasil Setelah Perubahan 6.750.800.000,00Rp.
c.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 6.815.800.000,00 2) Berkurang Rp. 65.000.000,00 Jumlah belanja hibah Setelah Perubahan 5.893.788.000,00Rp.
b.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 5.836.488.000,00 2) Bertambah Rp. 57.300.000,00 Jumlah belanja subsidi Setelah Perubahan 2) Berlanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 386.918.472.222,92 2) Bertambah Rp. 9.132.986.922,25 Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan Rp. 396.051.459.145, 17 Rp. 487.356.541.076,00
b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 447.274.101.184,00 2) Bertambah Rp. 40.082.439.892,00 Jumlah belanja langsung Setelah Perubahan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

4.Lampiran IV
5.Lampiran V ~
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
3.Lampiran III
1.Lampiran I
2.Lampiran II Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Pasals 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hirufb terdiri darijenis pembiayaan:

a.Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp. 35.718.632.560,00 2) Berkurang Rp. 27.392.790.064,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo Setelah Perubahan Rp. 8.325.842.496,00 Rp. 8.261.120.077,38 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. 21.738.879.922,62 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Peru bahan Rp. 8.325.842.496,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 35.718.632.560,00 2) Berkurang Rp. 27.392.790.064,00 Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINS! JAMBI NOMOR "4.. TAHUN 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR .{{ . RAH KABUPATEN TEBO Diundangkan di Muara Tebo pada t ktober 2017. BUPATITEBO Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 10 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004