DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tebo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 316 ayat ( 6 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tebo telah menyempurnakan Rancangan Pera tu ran Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1403/KEP.GUB/BAKEUDA- 4.3/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang le bih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b , perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 201 7 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, BUPATITEBO PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO MEMUTUSKAN :

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); Rp. 49.242.515.500,00 Rp. 168.618.486. 183, 16 Rp. 258.010.967 .830,00 ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 574.203.749.221,84
b.BelanjaLangsung Rp. 475.871.969.513,16

(2)Berlanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 391.479.626.721,76
2. b.Belanja Subsidi Rp. 5.353.788.000,00
3. c.Belanja Hibah Rp. 9.073.400.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Rp. 2.143.900.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 164.653.034.500,08
6. f.Belanja Tidak terduga Rp. 1.500.000.000,00
(3)Belanj a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal

Pasal 3

47.000.000.000,00

9.720.000.000,00 91.011.354.000,00 26.750.000.000,00 7.000.000.000,00Rp.

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 44.383.003.867,00

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 67.463.947.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 582.313.417.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 139.842.423.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Rp.
2. b.Bantuan Keuangan Rp.
3. c.Dana Desa Rp.
4. d.Dana Insentif Daerah Rp. 16.503.000.000,00 4.936.000.000,00 Rp. Rp. ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
5. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 72.822.003.867,00
6. b.Dana Perimbangan Rp. 789.619.787.000,00
7. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 174.481.354.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah

Pasal 2

Rp. 0,00 Rp. 42.356.461.310,00 Rp. 29.203.887.442,00 Rp. 13.152.573.868,00

2.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp.1.036.923.144.867,00 Rp. l .050.075.718.735,00 Rp. ( 13.152.573.868,00) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Belanja Daerah Surplus / (Defisit)

Pasal 1

11.Lampiran XI
10.Lampiran X Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX 7. 8. 9. Lampiran VI6. Lampiran V5. Lampiran IV4.
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Lampiran III3.
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar Piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran I Lampiran II 1. 2. r"> Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

6.236.750.000,00 22.967 .137.442,00 Rp. Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hiruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi)
2. a.Pembayaran Pokok Utang
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp. 42.356.461.310,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 42.356.461.310,00
2. b.Pengeluaran Rp. 29.203.887.442,00

Pasal 4

KASUBBAG/ ! KASUBBID KABID PARAF HIRARKI KONSEPTOR KE PALA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENTEBO, PROVINS! JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 8 AERAH KABUPATEN TEBO BUPATITEBO Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 21 Desember 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran landasan operasional Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015