DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo kepada PT. Bank Pembangunan Daerah, meliputi: Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Modal Bank Jambi; Nilai Penyertaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembanguna Daerah Jambi;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyetaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah a tau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daearah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan;
c.bahwa dalam rangka penguatan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; Menimbang NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATITEBO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO BUPATITEBO PROVINS! JAMBI 1
a.bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembanguna Daerah Jambi;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyetaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daearah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan;
c.bahwa dalam rangka penguatan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; Menimbang TENT ANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, TAHUN 2018NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO BUPATITEBO PROVINS! JAMBI 2 Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; Nomor 1 2004 ten tangTahun5. Unadang-Undang

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ) ;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790 );
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyertaan modal Pemerintah kabupaten Tebo kepada PT. Bank Pembangunan Daerah .Jambi; Mengingat 3

7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Repu blik Indonesia Tah un 2011 N omor 310 ) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Jambi ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 1);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724 ) ; 4 Pemerintah. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 dan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W20- 00061 HT.Ol.01-TH.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.55 Tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur sebagai unsur penyelenggara2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI. MEMUTUSKAN : BUPATI TEBO dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Perseroan ( Persero) PT. Bank Jam bi ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 5). 5 ( 1) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah berjumlah Rp.162.500.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHDAERAH KEDALAM MODAL BANK JAMBI

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah J ambi serta meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan keuntungan berupa pendapatan daerah ( prouit oriented ) .
(2)Tujuan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD/perubahan APBD.

BAB III

NILAI PENYERTAAN

Pasal 3

Bank Indonesia Nomor 9/59/KEP.GBI/2007 Tanggal 13 November 2007.

6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu guna menambah kekayaan.
9.PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2006 dan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007. 6 Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Perubahan APBD mulai tahun anggaran 2018.
(2)Nilai Penambahan Penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

a.Saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Jambi per 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp.39.649.055.000,- ( Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
b.Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jambi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sejumlah Rp 122.851.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah].

(2)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: NOREG PERATURAN DAERAH K../.'\BUPATEN TEBO, PROVINSI JA.t\181 NOMOR 7 TAl-!UN 2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 7 . Diundangkan di Muara Tebo pada tan 1 Agustus 2018. 2018. Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 1 Agustus <:f BUPATI TEBO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. Pasal 6 8 BUPATI TEBO, s~ NO URAIAN WAKTU JUMLAH

1.Saldo Awal 31 Desember 2010 Rp.9.641.000.000,-
2.Penambahan Penyertaan Tahun 2012 Rp.5.000.000.000,- Modal
3.Penambahan Penyertaan Tahun 2013 Rp.10.000.000.000,- Modal
4.Penambahan Penyertaan Tahun 2014 Rp.5.000.000.000,- Modal
5.Penambahan Penyertaan Tahun 2015 Rp.10.008.055.000,- Modal Aset Tanah Saldo Akhir 08 November 2017 Rp.39.649.055.000,- KEPADA PT.BANK PEMBANGUNANDAERAH JAMBI DAFTAR RINCIAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 7 TAHUN 2018 1 Agustus 2018 PENYERT AAN MODAL PEMERINT AH KABUP ATEN TEBO KEP ADA PT .BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMB I NOMOR TANGGAL TENT ANG LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011