DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, dll 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Pembentukan UPTD 4. Staf Ahli 5. Kepegawaian 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Tegal;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal;
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Tegal;
9.Dinas Daerah adalahDinas Daerah Kabupaten Tegal;
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tegal;
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas,yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
12.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
13.Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar;
14.Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang;
15.Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja Kecil;
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal merupakanSekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikandanbidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,Tata Ruangdan Pertanahan TipeB, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang penataan ruang, serta bidangpertanahan;
5. 5.Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakdan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. 15.Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.DinasPertanian dan Ketahanan PanganTipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
18. 18.Dinas Kelautan,Perikanan dan PeternakanTipeA, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;
19. 19.Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahTipe A,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.Badan Daerah Kabupaten Tegalterdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian,Pendidikan dan PelatihanDaerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjangPendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Talang dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Warureja dengan Tipe A;
g.Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.instensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang dijelaskan; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD;
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah;

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dannon formal.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu olehStaf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dari ASN yang memenuhi persyaratan, berjumlahpaling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat ASN Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran menyelenggarkan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020