DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang meliputi: Tanggungjawab, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah; Pelaksanaan PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG; Pemberdayaan; Anggaran Responsif Gender; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Rencana Aksi Daerah; Pembinaan dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap orang un tuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perernpuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu BUPATITEGAL, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PENGARUSUTAMAANGENDERDALAMPEMBANGUNANDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR l O TAHUN2020 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik In donesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Dicriminatiori Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12 tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Mengingat
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tega! (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Tegal Nomor 131); berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. selanjutnya Daerahyang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tegalyang disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI TEGAL dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL Dengan Persetujuan Bersama

10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Diskriminasi Gender adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan a tau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia yang didasarkan atas jenis kelamin.
13.Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.
14.Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
15.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
16.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-Iaki. 1 7. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
18.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
19.Data Pilah Gender adalah data yang dirinci menurut jenis kelamin.
20.Gender Analisys Pathway (alur kerja Analisis Gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan PUG.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu gender yang ada, dan/ a tau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
22.Focal Point PUG adalah Aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUGdi Unit Kerjanya rnasing-masing.
23.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
25.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
27.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/ arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
30.Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan keswadayaan dan/atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
31.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pelaksanaan PUGbertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, clan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

Pasal 4

Bagian Ketiga Tujuan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

a.Hak Asasi Manusia;
b.keadilan;
c.kesetaraan;
d.agama;
e.kemanusiaan;
f.kebangsaan;
g.persamaan substantif;
h.nondiskriminasi;
1. 1.manfaat; J. partisipasi;
k.transparansi; dan
1. 1.akuntabilitas. Pelaksanaan PUGberasaskan:

Pasal 2

(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN ( 1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 6

a.Tanggungjawab, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Hak dan Kewajiban;
c.Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah;
d.Pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
e.Pemberdayaan;
f.Anggaran Responsif Gender;
g.Peran serta masyarakat;
h.Penghargaan;
1. 1.Rencana Aksi Daerah; J. Pembinaan; dan
k.Pendanaan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANGPEMERINTAHDAERAH Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
e.meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-Iaki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

(1)Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan PUG di bidang:
1. a.kewarganegaraan;
2. b.pendidikan;
3. c.ketenagakerjaan;
4. d.ekonomi;
5. e.kesehatan;
6. f.administrasi dan kependudukan;
7. g.perkawinan;
8. h.hukum;
  1. 1.politik dan pemerintahan; J. lingkungan hidup;

Pasal 8

BABV HAK DAN KEWAJIBAN

(1)Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman mengenai pelaksanaan PUG.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pernerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
2. b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
4. d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
5. e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah Daerah;
6. f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
7. g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
8. h.melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah di semua bidang;
  1. 1.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; J. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
9. k.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

Pasal 7

(2)Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

pelaksanaan, dan program Pemerintah Daerah menjamm terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG melalui:

a.pelaksanaan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
b.komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PUG; dan
c.implementasi ARO dalam perumusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019