(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.
7.Pasal 12 dihapus.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam produk hukum daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
2.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69); dan
c.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 6 Maret 2025 BUPATI TEGAL, Ttd. ISCHAK MAULANA ROHMAN Diundangkan di Slawi pada tanggal 6 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. AMIR MAKHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-14/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pemerintah mengintegrasikan semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam satu wadah yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pembentukan BRIN tersebut, mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA di Daerah dan pengintegrasian BRIDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Daerah membentuk pengintegrasian BRIDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagaimana pertimbangan dari BRIN yang tertuang dalam Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B- 1032/I/OT.00.00/12/2023 pada tanggal 19 Desember 2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan BAPPERIDA ini diharapkan dapat melakukan penguatan terhadap pelaksanaan tugas koordinasi peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, anggaran berkelanjutan, dan kerja sama multi pihak yang terintegrasi dan tugas koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Daerah. Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan hasil perhitungan nilai variabel umum dan variabel khusus yang terdiri atas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Intensitas Besar. Sebagai upaya penyederhaan regulasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Klasifikasi A yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, dibentuk bersama dengan 4 (empat) Lembaga Lain, dan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengharuskan 3 (tiga) Lembaga Lain selain BPBD, dihapus keberadaannya. BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana, sehingga BPBD dapat ditambahkan dalam susunan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah ini. Penyesuaian nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikarenakan penambahan kata daerah dalam nomenklatur Perangkat Daerah/unit organisasi bermakna hanya terdapat 1 (satu) di daerah, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari unit organisasi lainnya, dan milik daerah bukan milik yayasan/swasta. Makna tersebut sejalan dengan penambahan kata daerah yang disematkan pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan UPT merupakan unit organisasi yang berada di bawah Dinas Daerah atau Badan Daerah. Sehubungan hal tersebut, melalui penetapan Peraturan Daerah ini mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 184