DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 Pasal 1, penambahan 3 angka, angka 17, angka 18 dan angka 19 Pasal 1, perubahan Pasal 3, penyisipan Pasal 3A, perubahan Pasal 4, perubahan Judul BAB III, perubahan Pasal 6, penghapusan Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelaraskan penyebutan kelembagaan di daerah agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu penyesuaian penyebutan tipologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis, dan penambahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturahbn Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tegal.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tegal.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tegal.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal.
13.Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
14.Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja sedang, serta Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
15.Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja kecil.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Intensitas Besar adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan hasil perhitungan variabel umum dan variabel teknis.
18.Klasifikasi A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, kemampuan keuangan, dan kebutuhan.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Satpol PP dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang transmigrasi, dan bidang tenaga kerja;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
18. 18.Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
19. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang energi dan sumber daya mineral.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana.
f.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Talang dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Suradadi dengan Tipe A; dan
18. 18.Kecamatan Warureja dengan Tipe A.
19. 3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

7.Pasal 12 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam produk hukum daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
2.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69); dan
c.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 3.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 6 Maret 2025 BUPATI TEGAL, Ttd. ISCHAK MAULANA ROHMAN Diundangkan di Slawi pada tanggal 6 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. AMIR MAKHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-14/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pemerintah mengintegrasikan semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam satu wadah yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pembentukan BRIN tersebut, mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA di Daerah dan pengintegrasian BRIDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Daerah membentuk pengintegrasian BRIDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagaimana pertimbangan dari BRIN yang tertuang dalam Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B- 1032/I/OT.00.00/12/2023 pada tanggal 19 Desember 2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan BAPPERIDA ini diharapkan dapat melakukan penguatan terhadap pelaksanaan tugas koordinasi peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, anggaran berkelanjutan, dan kerja sama multi pihak yang terintegrasi dan tugas koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Daerah. Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan hasil perhitungan nilai variabel umum dan variabel khusus yang terdiri atas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Intensitas Besar. Sebagai upaya penyederhaan regulasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Klasifikasi A yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, dibentuk bersama dengan 4 (empat) Lembaga Lain, dan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengharuskan 3 (tiga) Lembaga Lain selain BPBD, dihapus keberadaannya. BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana, sehingga BPBD dapat ditambahkan dalam susunan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah ini. Penyesuaian nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikarenakan penambahan kata daerah dalam nomenklatur Perangkat Daerah/unit organisasi bermakna hanya terdapat 1 (satu) di daerah, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari unit organisasi lainnya, dan milik daerah bukan milik yayasan/swasta. Makna tersebut sejalan dengan penambahan kata daerah yang disematkan pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan UPT merupakan unit organisasi yang berada di bawah Dinas Daerah atau Badan Daerah. Sehubungan hal tersebut, melalui penetapan Peraturan Daerah ini mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 184

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…