DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada PAsal 1 angka 11, Pasal 3, BAB III, Pasal 6, Pasal 12, PAsal 16.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik, efektif serta efisien dan memenuhi kebutuhan daerah dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat perlu mengintegrasikan dan menyelaraskan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal guna menjamin kepastian hukum dan untuk lebih memacu pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Te gal; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENTEGAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2021 BUPATITEGAL PROVINS! JAWA TENGAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENTEGAL. MEMUTUSKAN: Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTEGAL dan BUPATI TEGAL Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Tegal;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Tegal;
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal;
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Tegal;
9.Dinas Daerah adalahDinas Daerah Kabupaten Tegal;
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tegal;
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
12.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
13.Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar;
14.Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan basil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dengan kategori
1.Ketentuan Pasal 1 angka 11 dirubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131) diubah sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.lnspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamongpraja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: beban kerja sedang, dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil;
8. 15.Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja Kecil;
9. 16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
11. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 15.Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
14. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 1 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
15. 18.Dinas Perikanan Tipe 8, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
16. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecildan Menengah dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Desa Tipe A,Masyarakat danPemberdayaan11. Dinas
17. 7.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang transmigrasi,dan bidang tenaga kerja;
18. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
20. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Talang dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Suradadi dengan Tipe A; dan
18. 18.Kecamatan Warureja dengan Tipe A.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang energi dan sumber daya mineral.
6. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 70), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);dan
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

g.Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan; dan
h.Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati. NOMORREGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENTEGAL,PROVINS! JAWATENGAH: (10-264/2021) LEMBARANDAERAHKABUPATENTEGALTAHUN2021 NOMOR10 WIDODOJOKO MULYONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETAR!S DA KAB\PATEN TEGAL, " UMIAZIZAH Ditetapkan di Slawi pada tanggal 28 Oktober 2021 BU TITEGAL~ ii- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022;dan

(2)Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2022 masih menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan akan dilakukan penyesuian pada Perubahan Anggaran Tahun 2022.

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 16

(1)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 153 II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas Pasal II Cukupjelas Bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut, penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal .. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 10 TAHUN 2021

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…