DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peratruan ini diatur tentang Kepemudaan yang meliputi: Asas, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup; Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Perencanaan; Pembangunan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana; Organisasi dan Kependudukan; Pencatatan dan Pelaporan; Pemuda Penyandang Disabilitas; Penghargaan; Kerjasama dan Kemitraan; Pendaaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Peran Serta Masyarakat; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
d.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KEPEMUDAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 3 TAHUN 2020 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI TEGAL (Lembaran Negara 2013 Nomor 116, Organisasi Kemasyarakatan Republik Indonesia Tahun

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta mampu bersaing dalarn berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional;
f.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Mengingat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
1.Daerah adalahKabupaten Tegal.
2.Pemerin tahDaerahadalahKepalaDaerahse bagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pernberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI TEGAL Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL Dengan Persetujuan Bersama Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda,
14.Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang tennasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
16.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
17.Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/ a tau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
18.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
19.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk mernulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 2). Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses pennodalan.
21.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukanterobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Z2. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/ at.au masyarakat dalam membantu dan/ a tau memudahkan penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan kepemudaan.
23.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
24.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan orgamsasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.
25.Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. '.X>. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Zl. Sarana kepemudaan adalah peralatan . dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. '.28. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ a tau nonmateriel.

(1)Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif', mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDMNMenetapkan

Pasal 3

BABII ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.Asas kemanusiaan;
c.Asas kebangsaan;
d.Asas kebhinekaan;
e.Asas demokratis;
f.Asas keadilan;
g.Asas partisipatif;
h.Asas ke bersamaan;
1. 1.Asas kesetaraan; dan J. Asas kemandirian. ';!J. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fi.sik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. 2D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
2. 31.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. 32.Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. 33.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
5. 34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3.5. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinarnis, reformis dan futuristik.

a.Togas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
c.Perencanaan;
d.Pembangunan Kepemudaan;
e.Prasarana dan Sarana;
f.Organisasi dan Satuan Togas Kepemudaan;
g.Pencatatan dan Pelaporan;
h.Pemuda Penyandang Disabilitas;
1. 1.Penghargaan; J. Kerjasama dan Kemitraan;
k.Pendanaan;
1. 1.Pembinaan dan Pengawasan;
m.Ketentuan Sanksi Administratif. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengernbangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Pemerin tah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Bupati dengan melakukan:
1. a.Penetapan kebijakan pembangunan Kepemudaan berdasarkan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Penetapan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
3. c.Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lernbaga, pelaku usaha;
4. d.Pengkoordinasian program pembangunan kepemudaan;

BAB III

KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN Pasal 4 Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah mengatur:

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

(2)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 9

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 7

(1)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.Bela negara;
2. b.Kompetisi dan apresiasi pemuda;
3. c.Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. b.Pendampingan pemuda;
3. c.Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.Kekuatan moral;
2. b.Kontrol sosial; dan
3. c.Agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.Memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
2. b.Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
3. c.Meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.Meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.Meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.Memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.Memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.Pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.Sumberdaya ekonomi;
3. c.Kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.Ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 11

BABV PERAN TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA kepemudaan, masyarakat dalam penyelenggaraan

e.Perencanaan,pelaksanaan, pengernbangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
f.Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
g.Pemfasilitasian program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
h.Pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
1. 1.Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; J. Pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
k.Pemberian sanksi kepada pernuda, organisasi dan/ atau pelaku usaha yang melanggar pembangunan kepemudaan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c.Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait;

Pasal 15

BABVI PERENCANAAN perencanaan, pelaksanaan, keputusan strategis program

a.Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.Advokasi;
d.Akses untuk pengembangan diri;
e.Kesempatan berperan serta dalam pengawasan, evaluasi dan pengambilan kepemudaan;
f.Akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
g.Akses membentuk jejaring kemitraan.

(2)Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (7)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 3 TAHUN 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (7)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL NOMOR 3 TAHUN 2020