DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah yang meliputi: Tujuan dan Prinsip; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan perrnukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu adanya pengaturan di tingkat daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Perrnukiman kepada Pemerin tah Daerah; BUPATITEGAL, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PENYERAHANPRASARANA, SARANA, DANUTILITASUMUMPERUMAHAN DANPERMUKIMANKEPADAPEMERINTAHDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN2020 BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH
1. 1.Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-UndangNomorl Tahun2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Mengingat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor l);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 12); Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerin tah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal
6.PerangkatDaerahadalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pasal 1 PENYERAHANTENTANGDAERAHPERATURAN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL

7.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman
8.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi
9.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian
10.Penyerahan prasarana, sarana, dan u tilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/ atau tanah tan pa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah
11.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
12.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
13.Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan
14.Rumah adalah bangunan gedung yang berf ungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
15.Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
16.Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat
17.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
18.Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
19.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan u tilitas umum;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c.kepastian hukum, yaitu menjamm kepastian ketersediaan prasarana, sarana,dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yangdisetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman

Pasal 2

BABII TUJUAN DAN PRINSIP

20.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
21.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah
22.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah
23.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah Utilitas umum terdiri atas:

a.jaringan listrik;
b.jaringan telekomunikasi; dan
c.jaringan gas.

Pasal 6

Sarana terdiri atas:

a.sarana pemerintahan;
b.sarana pendidikan;
c.sarana kesehatan;
d.sarana peribadatan;
e.sarana perdagangan;
f.sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
g.sarana ruang terbuka hijau.

Pasal 5

Prasarana terdiri atas:

a.jaringan jalan;
b.sistem penyediaan air minum;
c.jaringan drainase;
d.sistem pengelolaan air limbah;
e.sistem pengelolaan persampahan; dan
f.sistem proteksi kebakaran.

Pasal 4

d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umumbagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. ( 1) Pengembang yang tidak bersedia menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 10

(1)Penyerahan prasarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.

Pasal 9

( 1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas urnum kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
(3)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; a tau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 8

BABIV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM Kewajiban pengembang menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Pasal 7

( 1) Persyaratan um um sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

a.Lokasi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
b.sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014