DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : : 1. Pasal 5 .ayat

(2)Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S;

2.Undang--Undang Nomor I Tahun 2OlL tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran weg".E Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH PERUMAHAN DAN KAWASAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman;
b.memberikan kepastian- hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan -tugas dan wewening serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraai Perumahan dan Kawasan permukiman; dan
c.mewujudkan keadilarr bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBiR dalam penyelirrgg*i* Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 3

Lingkup Peraturan pemerintah ini meliputi:

a.penyelenggaraanperumahan;
b.penyelenggaraankawasan permukiman;
c.keterpaduan prasarana, Sarana, Utilitas Umum Penrmahan dan Kawasan permukiman;
d.pemeliharaan dan perbaikan;
e.pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan Kumuh dan permukiman fumuh;
f.Konsolidasi Tanah; dan
g.sanksiadministrasi.

Pasal 4

(1)
(2)
(3)PIlES IDEI\ REF]UBLII( II!DONESIA

Pasal 4

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai- dasai penyelenggaraan Perumahan. Prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan perwujudan kegiatan pembangunan ' peruntukan Perumahan di kawasan permukiman sebag.i*.na yang dituangkan di dalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan prasarana, Sarana, - dan Utilitas umum kawasan sebagai pengendalian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman. kebijakan dalam Kawasan

(1)
(2)Kebijakan Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencanal t"rp.ar, a"i berkelanjutan; dan
2. b.peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan Penyelenggaraan perumahan din Permukiman.
(3)strategi kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan ti4angkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, ierpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud p.dr. ayat (zi huruf a meliputi:
1. a.penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan Kawasan permukiman melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. b.keterjangkauan
(4)(s)
(1)(2t 15RESIDEN REPLIBLII<. INIDONESIA
1. b.keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi. Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
2. a.pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat;
3. b.peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional bidang Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
(3)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
(4)Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan aari penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum, Rumah swadaya, Rumah khusus, dan Rumah negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumahan meliputi:

a.perencanaanPerumahan;
b.pembangunanPerumahan;
c.pemanfaatan Perumahan; dan
d.pengendalianPerumahan. Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(5)Bentuk (s)
(6)PRES IDEI\ REPU".'1;NDoNEStA Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah negara sebagaimana dimaksud pada "y"t 1+1 dan Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (S) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7

(1)Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah- dapai memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang dituiasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah naerah.
(3)Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai -d.ng.r, ketentuan peraturan perundang_undangan. Umum pasal 8
(1)Perencanaan perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang mengacu pada dokumen RKp.
(2)Re-ncana pembangunan dan pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud pada "y"1 1ty diietapkan daram rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengih, dan ,""rr""rr^ tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan.
(3)Dokumen R E F, rr JtT,? t,',$5|* u' o
(3)Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(4)Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud piaa- ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakarta ditetapkan oleh gubernur.
(5)Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayatll) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam sltimai tahun.

Pasal 9

(1)Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan mencakup:
1. a.kebijakan pembangunan dan pengembangan;
2. b.rencana kebutuhan penyediaan Rumah;
3. c.rencana keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
4. d.program pembangunan dan pemanfaatan.
(2)Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dilakukan dalam bentuk rencana:
1. a.pembangunan dan pengembangan;
2. b.pembangunan baru; atau
3. c.pembangunan kembali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal g dan pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1)Perencanaan Perumahan terdiri atas:
1. a.perencanaan dan perancangan Rumah; dan
2. b.perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas umum Perumahan.
(2)Perencanaan
(2)
(3)$tr$ -il9y4# I]RESIDEN REPIJBLII( INDONESIA - 1l - Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegraJi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urium Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan. Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana, Rumah menegah, dan/atau Rumah mewah.
1. a.menciptakan Rumah yang layak huni;
2. b.mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
3. c.meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
(2)Perencanaan dan perancangan Rumah untuk menciptakan Rumah layak huni iebagaimana dimaksud pada . ayat (l) huruf a dilakukan dalam rangka mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.
(3)Perencanaan dan perancangan mendukung upaya pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dalam rangka memenuhi masyarakat. Rumah sebagaimana (l) huruf a dilakukan Rumah untuk kebutuhan Rumah ayat (1) huruf b dilakukan kebutuhan Rumah bagi
(4)Perencanaan dan perancangan Rumah untuk meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1f 1 nuruf I dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang fungsional, dan sesuai dengan tata banguian b""gunai yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 13

(l) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah.

(2)Setiap.
(2)
(3)
(4)PRES IDEN Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualilikasi perencanaan dan perancangan Rumah. Sertilikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
(1)

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020