DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur mengenai penetapan desa dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa. Ykni sejumlah 266 desa berupa penetapan batas, penegasan batas, dan luas wilayah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu

Menetapkan

menetapkan desa;

b.bahwa penetapan tersebut dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desaagar menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI TEMANGGUNG, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI TEMANGGUNG PROVINS! JA WA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENTEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG. PENETAPANDESA Mengingat Menimbang
1. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran : ·Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor · 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPENETAPANDESAMenetapkan

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintahan Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan Kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penetapan batas, penegasan batas dan luas wilayah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Penetapan batas, penegasan batas dan luas wilayah desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal ~
(2)Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa.
(3)Rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran · yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENETAPANBATAS, PENEGASANBATAS,DAN LUAS WILAYAH DESA ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Daerah.

Pasal 2

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 6 /2017) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGG Di undangkan di Temanggung pada tanggal 1 7 Maret 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten , Temanggung. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 6

BABV

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Yang dimaksud penetapan batas desaadalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Yang dimaksud penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan. ayat (2) Cukup jelas. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Wilayah Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) '. Kecamatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam ) Desa. Keberadaan desa- desa di Kabupaten Temanggung sampai eaat iniLelum mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENTEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPANDESA TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENTEMANGGUNGNOMOR 74

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014