DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelolaan pasar rakyat, pasar rakyat, pasar desa, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan usaha perdagangan, pelaporan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka menciptakan iklim perdagangan dan persaingan yang sehat, serta menjamin tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di daerah maka perlu diatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
9.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesai Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3718);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6.Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan.
7.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
8.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta keberadaan pasar rakyat.
9.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan keberadaan pasar rakyat.
10.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
11.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12.Pasar Daerah adalah pasar rakyat yang berkedudukan didaerah yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
13.Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh pemerintah desa, badan dan/atau masyarakat desa.
14.Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
15.Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari wilayah pasar.
16.Kios adalah bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok atau kayu dilengkapi dengan pintu.
17.Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.
18.Pelataran Pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan.
19.Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat dasaran untuk berjualan.
20.Surat Ijin Menempati yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat keterangan pemakaian tempat dasaran.
21.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
21.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
22.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
23.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
24.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
25.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secra berdaya guna.
26.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan cirri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
29.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan masyarakat pasar serta untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah dan kecil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat;
b.memberdayakan pengusaha mikro, kecil menengah dan Koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar rakyat dan pasar swalayan;
f.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar rakyat, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
g.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan RTR Daerah .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

a.Bentuk pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
b.Pengelolaan Pasar Rakyat;
c.Pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
d.Perizinan usaha perdagangan;
e.Pelaporan;
f.Kewajiban dan larangan;
g.Pembinaan dan pengawasan;dan
h.Sanksi administratif.

BAB IV

BENTUK PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Pasar Rakyat menurut kepemilikan dan pengelolaan dibedakan menjadi :
1. a.Pasar Rakyat yang dikelola Daerah;
2. b.Pasar Desa;
3. c.Pasar Rakyat yang dikelola oleh Swasta, Badan, Perorangan dan/atau Koperasi.
(2)Bentuk Pusat Perbelanjaan terdiri dari :
1. a.Pertokoan (Shopping Centre);
2. b.Mall;
3. c.Plaza; dan
4. d.Pusat Perdagangan (Trade Centre).
(3)Bentuk Toko Swalayan terdiri dari:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Department Store;
4. d.Hypermarket; dan
5. e.Perkulakan

BAB V

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTR Daerah.
(2)Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
7. g.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
8. h.perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar dengan pihak lain.

Pasal 7

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 tipe :
1. a.Pasar Rakyat Tipe A;
2. b.Pasar Rakyat Tipe B;
3. c.Pasar Rakyat Tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat Tipe D.
(2)Ketentuan klasifikasi tipe pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penempatan pedagang berdasarkan kelompok barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di pasar.

Pasal 9

Penempatan pedagang masing-masing kelompok barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Fasilitas Pasar meliputi :

a.komponen utama meliputi ;
1. 1.Lahan;
2. 2.Ruko;
3. 3.Toko;
4. 4.Kios;
5. 5.Los;
6. 6.Pelataran;
7. 7.Jaringan Listrik;
8. 8.Drainase;
9. 9.Sarana Parkir;
10. 10.Sarana Bongkar Muat;
11. 11.Sarana Ibadah;
12. 12.Sarana Kantor pengelola;
13. 13.Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
14. 14.Sarana Keamanan dan pengamanan ;
15. 15.Sarana Pemadam Kebakaran (hydrant);
16. 16.Sarana Kebersihan; dan
17. 17.Akses jalan dan pintu.
b.Komponen Pendukung meliputi ;
1. 1.Jaringan Telekomunikasi ;
2. 2.Space iklan;
3. 3.Gudang;
4. 4.Pos Pelayanan Tera Ulang, alat Ukuran Tekanan Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
5. 5.Alat Transportasi (tangga);
6. 6.Pos Pelayanan Kesehatan;
7. 7.Ruang Laktasi; dan
8. 8.Ruang terbuka hijau.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…