DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 11a pada Pasal 1, penyisipan Pasal 2A, Penyisipan ayat (1a) dan perubahan ayat (2) pada Pasal 3, penyisipan Pasal 4a, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98), diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Temanggung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka waktu 5 (lima) tahun. 11a. Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Perubahan RPJMD.
12.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah hasil penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 berdasarkan pengendalian dan evaluasi RPJMD, serta pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Hasil pilkada Tahun 2018 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(1a)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD tahun 2018-2023 dan telah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah, maka terdapat penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program dan penyesuaian arah kebijakan, indikator serta target kinerja pembangunan daerah.
(2)Perubahan RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
3. c.RPJMD Daerah Sekitar.
  1. 4.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Perubahan Renstra PD, Renja PD;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
c.bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RPJMD dan Perubahan RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu Srategis Daerah;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 September 2021 BUPATI TEMANGGUNG, ttd M. AL KHADZIQ Diungangkan di Temanggung pada tanggal 17 September 2021 SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd HARY AGUNG PRABOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-209/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018–2023 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Temanggung. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:
4. a.kondisi Keuangan Daerah terutama Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah banyak yang berkurang untuk penanganan Covid-19 dan target PAD yang tidak mungkin akan terpenuhi. Tahun anggaran 2021 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19, melalui peningkatan penerimaan pendapatan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi;
5. b.dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dimaksud;
6. c.RPJMD Kabupaten Temanggung telah selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
7. d.jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018– 2023 sebanyak 125 program. Jumlah Program dalam Permendagri 90 Tahun 2019 sebanyak 168 program. Hasil pemetaan yang dilakukan dari 168 program Permendagri 90 Tahun 2019 yang akan dilaksanakan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 sebanyak 124 progam (73,80%);
8. e.konsistensi Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 terhadap RKPD penting untuk dilaksanakan karena Perubahan RPJMD merupakan pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung;
9. f.Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019;
10. g.ditinjau dari hasil evaluasi keselarasan kerangka pikir (Cascading) RPJMD maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap koneksitas arah kebijakan, strategi dan program prioritas Bupati terkait Lingkungan Hidup; dan
11. h.target makro dengan terjadinya pandemi Covid-19 perlu ditinjau kembali dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan permasalahan serta isu strategis terkini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2021-2023. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 132

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019