DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan KAwasan Tanpa Rokok, Hak dan Kewajiban, Larangan, Tempat Khusus untuk Merokok, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Peran Serta Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, perlu diselenggarakan pengamanan dan pengendalian penggunaan rokok;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9.Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
10.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11.Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, Penanggung Jawab dan/atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12.Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
13.Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
14.Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.kelestarian lingkungan;
f.keadilan dan kepastian hukum;
g.transparansi dan akuntabilitas; dan
h.partisipatif.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Pasif dan memberikan kesadaran bagi Perokok Aktif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
f.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
g.menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan KTR;
b.hak dan kewajiban;
c.larangan;
d.Tempat Khusus untuk Merokok;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ditetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian atas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak:
1. a.menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok;
2. b.memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
3. c.mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.
(2)Penanggung Jawab KTR berhak untuk:
1. a.mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
4. d.melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
b.melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 8

Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
c.melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
(3)Setiap orang dilarang untuk menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
(4)Larangan menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk rokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat yang berada di luar KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Setiap orang yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 10

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan huruf g dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3)Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012