DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26.Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
5.Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6.Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.
7.Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
8.Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
9.Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
10.Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
12.Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
13.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
15.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16.Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin.
17.Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.
18.Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
19.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
20.Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai disabilitas fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara layak, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21.Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
22.Komite Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPHPD adalah lembaga yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

a.penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b.nondiskriminasi;
c.partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
d.penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
e.kesetaraan kesempatan;
f.aksesibilitas;
g.kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
h.penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 3

(1)Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
2. b.meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
3. c.meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
4. d.meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.
(2)Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
1. a.bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia;
2. b.bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena;
3. c.mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
4. d.mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

a.meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
b.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial dan ekonomi; dan
e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

a.Pemerintah Daerah;
b.badan usaha;
c.masyarakat; dan
d.keluarga dan/atau orangtua.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.menerapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
3. c.melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. d.melakukan kerja sama dalam perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
5. e.memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. f.mengalokasikan anggaran perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
7. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam menyelenggarakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi :
1. a.memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
2. b.melaksanakan upaya–upaya pencegahan terhadap tindakan pengabaian perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas
3. c.turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. d.memberikan informasi keberadaan Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah; dan
5. e.memberikan informasi dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak- hak Penyandang Disabilitas.
(2)Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011