DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratran Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan menara yang harus mengacu pada Cellplan, pembangunan dan pengelolaan menara dilaksanakan oleh penyedia menara dan wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu, penggunaan menara bersama sesuai kemampuan teknis menara, perizinan harus memiliki IMB menara, pembongkaran akan dilakukan jika pembangunan tanpa izin dan izin menara dicabut, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi. Selain itu juga diatur mengenai penyidikan, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4247);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12.Peraturan Daerah Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Temanggung Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Temanggung Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8.Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
9.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
14.Bangunan adalah Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung.
15.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
17.Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut cell plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
18.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19.Kriteria lokasi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu lokasi.
20.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Menara adalah untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembangunan menara.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

a.mewujudkan menara yang sesuai dengan fungsinya;
b.mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
c.mewujudkan menara yang sesuai rencana tata ruang wilayah dan tata bangunan;dan
d.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan menara meliputi :

a.penyelenggaraan menara;
b.pembangunan dan pengelolaan menara;
c.penggunaan menara bersama;
d.perizinan;
e.pembongkaran;dan
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 5

(1)Pembangunan dan penyelenggaraan menara di Daerah harus mengacu kepada Cellplan.
(2)Cellplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelengaraan menara dapat terlaksana secara tertata dengan baik sesuai dengan Cellplan yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
(3)Cellplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
1. a.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
2. b.menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
3. c.standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara;
4. d.keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
5. e.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
6. f.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
7. g.menghindari wilayah yang tidak terjangkau;dan
8. h.mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
(4)Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
1. a.rencana tata ruang wilayah daerah;
2. b.rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan/atau
3. c.rencana tata bangunan dan lingkungan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang Cellplan di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penetapan zona pembangunan dan penyelenggaraan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Cellplan yang berlaku di daerah.

Pasal 7

(1)Dalam setiap Zona Cellplan paling banyak dapat dibangun 4 (empat) menara.
(2)Lokasi Tegakan Menara harus mengikuti rencana pola sebaran menara (Cellplan) lokasi menara.
(3)Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara existing sampai beban maksimal kekuatan menara.
(4)Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
(5)Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

Pasal 8

Berdasarkan operasionalisasinya jenis menara meliputi :

a.tempat berdirinya menara;
b.penggunaan menara;dan
c.struktur bangunan menara;

Pasal 9

Tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

a.menara yang dibangun di atas tanah (green field);dan
b.menara yang dibangun diatas bangunan (roof top).

Pasal 10

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

a.telekomunikasi seluler;dan
b.penyiaran (broad casting).

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2023