DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penyertaan Modal; IV. Bentuk Jumlah dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah; V. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; VI. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Pemeriksaan; IX. Hasil Usaha; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank NTT; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseoran Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NTT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan kredir /keuntungan.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT BANK NTT adalah saham yang selanjutnya merupakan bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak dan Deviden.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber –sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT, bertujuan untuk Meningkatkan pendaptan asli daerah melalui devident dan hak-hak lainnya.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

BENTUK JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan disetor PT. Bank NTT Cabang Kefamenanu;

Pasal 5

Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank NTT cabang Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Rupiah);

Pasal 6

Jangka Waktu penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah selama 5 (lima) tahun

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

(1)Penyertaan modal daerah bertujuan membiayai kegiatan pengembangan usaha PT. Bank NTT.
(2)Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT. Bank NTT dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
(3)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(4)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
(5)Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Unit terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.
(6)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PT. Bank NTT, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas masing-masing pihak ;
2. b.jenis dan nilai modal saham para pihak ;
3. c.bidang usaha ;
4. d.perbandingan modal ;
5. e.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
6. f.syarat – syarat penyertaan modal pada PT. Bank NTT.
(7)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi/unit terkait guna melakukan telahaan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
(8)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016