Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (2); ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah.
Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (2); ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR . Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014, Nomor 14A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64A) diubah sebagai berikut :
70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah);
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 2016 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, YAKOBUS TAEK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PROVINSI NTT 03 PERATURAN DAERAH TAHUN 2016. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR I. UMUM. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 75 bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah perlu menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Selain kedua regulasi di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyertaan modal daerah yang telah terbit lebih dahulu. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan pendapatan asli daerah pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menyebabkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 77 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 DATA PERBUPATI TA. 2011 ( Tanggal 21 Nopember 2014 )
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)