DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (2); ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga perlu ditingkatkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank Nusa Tenggara Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64A);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 73); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR . Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014, Nomor 14A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64A) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank NTT cabang Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah);
(2)Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT Cabang Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Miliard Rupiah);
2. b.Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Miliard Rupiah);
3. c.Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliard Rupiah).
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 2016 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, YAKOBUS TAEK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PROVINSI NTT 03 PERATURAN DAERAH TAHUN 2016. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR I. UMUM. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 75 bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah perlu menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Selain kedua regulasi di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyertaan modal daerah yang telah terbit lebih dahulu. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan pendapatan asli daerah pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menyebabkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 77 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 15 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 DATA PERBUPATI TA. 2011 ( Tanggal 21 Nopember 2014 )

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015