DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penataan organisasi perangkat daerah. Penataan tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah itu sendiri yang tidak terlepas dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penataan kelembagaan tidak hanya mempertimbangkan kinerja dan kepadatan dan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawasan, perencanaan serta unsur pelayanan dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terwujudnya tata kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman p a d a ketentuan Peraturan Pemerintah Nornor 4 1 Ta h u n 2 0 0 7 tentang Organisasi Perangkat Daerah d a n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi P.:Tangkat D a e r a h d e n g a n t u j u a n u n t u k l e b i h m e n i n g k a t k a n pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa 1361-clasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a d a n I r a r u f b , p e r l u

Menetapkan

menetapkan P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g Perubahan Ketiga a t a s Peraturan Daerah Nomor 11 Ta h u n 2008 tentang Pembentukan Organisasi d a n Ta t a Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; Mengingat: 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 N o m o r 1 4 7 , Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , Tambahan L e m 8 a r a n Negara R e p u b l i k Indonesia N o m o r 5 5 8 7 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 5 Nomor 5 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah N o m o r 4 1 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 7 N o m o r 8 9 , Ta m b a h a n Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 4741); 1
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 7 Ta h u n 2 0 0 7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah d i u b a h dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 5 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta h u n 2010 Nomor 537);
6.Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 6 4 Ta h u n 2 0 0 7 tentang Pedoman. Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN : Menetapkan • PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN K E T I G A ATA S PERATURAN DAERAH N O M O R 1 1 TA H U N 2 0 0 8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI D A N T A T A K E R J A LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA. Pasal I Peraturan D a e r a h Kabupaten To j o U n a -Una N o m o r 1 1 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 0 9 Ta h u n 2 0 1 0 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18);
b.Nomor 07 Ta h u n 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24); diubah sebagai Berikut :
1. 1.Ketentuan a n g k a 6 d a n angka 7 Pasal 1 d i u b a h sehingga berbunyi sebagai berikut : N

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.D a e r a h adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara u r u s a n Pemerintah Daerah d a n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonom yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 2
4.B u p a t i adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5.Lembaga Te k n i s D a e r a h a d a l a h Lembaga Te k n i s D a e r a h Kabupaten Tojo Una-Una yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat khusus.
6.I n s p e k t u r adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una.
7.D i r e k t u r adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.
8.U n i t Pelaksana Teknis adalah Unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atcku kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu a t a u beberapa'. Kecamatan yang disebut U n i t Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian t e r t e n t u d i lingkungan. Lembaga Te k n i s D a e r a h K a b u p a t e n Tojo Una-Una.
2.B a g i a n Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Inspektorat K a b u p a t e n m e m p u n y a i t u g a s m e l a k u k a n pengawasan t e r h a d a p pelaksanaan p e m b i n a a n a t a s penyelenggaraan P e m e r i n t a h a n D a e r a h d a n pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

a.perencanaan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.
1. 5.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 1, h u r u f c angka 2, h u r u f c angka 3, huruf d angka 1, h u r u f d angka 2, h u r u f d angka 3, h u r u f e angka 1, h u r u f e angka 2, h u r u f e angka 3, huruf f angka 1, huruf f angka 2, h u r u f f angka 3, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten meliputi :

a.Inspektur;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum.
c.Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi:
1. 1.Dihapus;
2. 2.Dihapus; dan
3. 3.Dihapus; 3 MEI - - t %NI V I I
d.Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi:
1. 1.Dihapus;
2. 2.Dihapus; dan
3. 3.Dihapus;
e.Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi:
1. 1.Dihapus;
2. 2.Dihapus; dan
3. 3.Dihapus;
f.Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi:
1. 1.Dihapus;
2. 2.Dihapus; dan
3. 3.Dihapus;
g.Di hapus; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n V I I I y a n g m e r u p a k a n b a g i a n t i d a k terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.D i antara Bagian K-sebelas B A B II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduabelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Rumah S a k i t U m u m Daerah Wakai mempunyai tugas p o k o k melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang pelayanan kesehatan serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 35B

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A, Rumah Sakit Umum Daerah Wakai mempunyai fungsi:

a.p e r u m u s a n kebijakan teknis dalam rangi..a perencanaan, pembinaan d a n pengembangan di bidang pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati;
b.pelaksanaan kebijakan operasional pemberian bimbingan d a n pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c.p e m b i n a a n teknis, pengelolaan dan dokumentasi bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
d.penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
e.pemantauan d a n pengendalian tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
f.pengelolaan a d m i n i s t r a s i u m u m m e l i p u t i ketatalaksanaan, k e u a n g a n , perlengkapan dan peralatan kantor; dan
g.p e m b i n a a n kelompok jabatan fungsional. 4

Pasal 35C

(1)Membentuk d a n menetapkan R u m a h S a k i t U m u m Daerah Wa k a i dengan kriteria klasifikasi kelas D.
(2)Rumah S a k i t U m u m Daerah Wa k a i sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) berkedudukan di Kecamatan Una-Una.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah Wakai dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35D

IMP tog Ci PPS w

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai terdiri atas :
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA; dan
4. d.Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD.
(2)Bagan S t r u k t u r Rumah Sakit U m u m Daerah Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35E

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) h u r u f a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) huruf b, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a.
(3)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) h u r u f c dan huruf d, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

8.L a m p i r a n V I I I d i u b a h sebagaimana tercantum d a l a m L a m p i r a n V I I I y a n g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.D i a n t a r a BAB VI d . a BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, d a n di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal VIA

Pasal 40A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada dilingkungan Inspektorat Kabupaten y a n g d i l a n t i k berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una :

a.N o m o r 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11;
b.N o m o r 0 9 Ta h u n 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18); 5
c.N o m o r 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24); masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah ini;
1. 10.Di antara Pasal 41 d a n Pasal 4 2 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi seabagi berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 35D

Pasal 35E

Pasal 40A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 35D

Pasal 35E

Pasal 40A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007