DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemekaran desa yang dianggap memenuhi persyaratan, yaitu Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan menjadi Desa Tampiala dan Desa Lemba Harapan; Desa Ogowele Kecamatan Dondo menjadi Desa Ogowele dan Desa Ogowele Buga; Desa Bambapun Kecamatan Dondo menjadi Desa Bambapun dan Desa Lobuo; Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo menjadi Desa Sibaluton dan Desa Basi; Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara menjadi Desa Banagan dan Desa Stadong, dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat serta mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa demi kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menunjang Kemandirian Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah perlu diwujudkan kemandirian Desa melalui peningkatan peranan Pemerintah Desa pada aspek Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Desa Lemba Harapan, Desa Ogowele Buga, Desa Lobuo, Desa Basi dan Desa Stadong. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 26 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 05);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007, Seri E Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEPATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LEMBA HARAPAN, DESA OGOWELE BUGA, DESA LOBUO, DESA BASI DAN DESA STADONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Kepala Desa Pemekaran adalah Kepala Desa Pemekaran;
7.Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
9.Pembentukan Desa adalah Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa baru diluar dan didalam wilayah Desa-desa yang telah ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN

Pasal 2

(1)Maksud dari pemekaran Desa adalah melihat dari faktor Geografis serta akibat dari Perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi Desa setempat.
(2)Tujuan dari pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DESA

Pasal 3

(1)Desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan dimekarkan menjadi Desa Tampiala dan Desa Lemba Harapan.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Tampiala berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Lemba Harapan sebagai Desa Pemekaran.
(3)Luas Desa Tampiala berkurang Sebesar luas Desa Lemba Harapan.

Pasal 4

(1)Desa Ogowele Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Ogowele dan Desa Ogowele Buga.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Ogowele berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Ogowele Buga sebagai Desa Pemekaran.
(3)Luas Desa Ogowele berkurang Sebesar luas Desa Ogowele Buga.

Pasal 5

(1)Desa Bambapun Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Bambapun dan Desa Lobuo.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bambapun berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Lobuo sebagai Desa Pemekaran.
(3)Luas Desa Bambapun berkurang Sebesar luas Desa Lobuo.

Pasal 6

(1)Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo dimekarkan menjadi Desa Sibaluton dan Desa Basi.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Sibaluton berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Basi sebagai Desa Pemekaran.
(3)Luas Desa Sibaluton berkurang Sebesar luas Desa Basi.

Pasal 7

(1)Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara dimekarkan menjadi Desa Banagan dan Desa Stadong.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Banagan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Stadong sebagai Desa Pemekaran.
(3)Luas Desa Banagan berkurang Sebesar luas Desa Stadong.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Lemba Harapan, adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tampiala - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Paddumpu - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Abbajareng

Pasal 9

Batas Wilayah Desa Ogowele Buga, adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ogowele dan Desa Lais - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Anggasan dan Desa Ogogasan - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ogowele

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007