DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Pasal3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dataln pasar 1huruf b Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 1 huruf c Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal l, tercantum Iampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Pasal 6 krahrran Btrpati tentang Peajabaran Perdapten dan Belanja Daerah sebagai peUreanaan APBD. Pasal 7 ini mulai berlaku pada tanggal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan Daerah tentang ApBD yang diqiukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daeralr ?ahun 2O2O yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum ApBD serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020. Mengingat l. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOO tentang Bea Ferolehan Hak atas Tanah dan (Iembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomon 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara i Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l(X, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antaxa Pusat dan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 4824); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pqjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negaxa Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l3O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); ll.Undang-Undang Nomor 2i Tahun 2Ol4 tentang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrtnhan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentng perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2fi)l tentang Pembinaan dan atas Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4O9O);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 13g, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 45Z6l sebagaimana telah diubah dengan peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lefibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tatrun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pel;ayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 t€ntang Pelaporan Keuangan dan Kinaja Instansi pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Feraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi pemerintahan (lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor .16 14);
18.Peraturan Femerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.Peraturan Presiden Nomor Zg Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapa.tan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 22O);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 3lO);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 8251;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daeratr Kabupaten Torqia Utaxa Tatrun 2010 Nomor 11, Tambatran Iembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 3f ;
25.Peraturan Daeratr Kabupaten Tor4ia Utaxa Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utaxa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daeratr Kabupaten Torqia Utara Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2O2O. ANGGARAN KABUPATEN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O berjumlah sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.tT4.L24.ggg.6Z2,O0
b.Belanja Daerah Rot.lT4.LT4.gg3.6T2,OO Surplus / (DefisiQ (Rp5O.OOO.OOO,OO)
b.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pemhiayaan Daerah Rp3.SOO.O0O.OOO,OO
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp3.450.000.000.00 Pembiayaan Netto (RpSO.OOO.O0O,OO) Sisa Iebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO :lj a

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp59.500.000,00;
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp926.932.7 L&.OOO,OO; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daeratryang Sah sejumlatr Rp 1 87.692. 165.67 2,OO.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp25.069.02 I.OOO,OO;
2. b.Retribusi Daeratr sejumlah Rp2O.O73.3OO. OOO,O0;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpS. 182.342.2O0,OO; dan
4. d.L,ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlatr Rp9. 1 75.336.800,00.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pqiak sejumlah Rp13.153.145.OO0,00;
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlahRp563.6 1 5.936.000,00 ;
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlahRp20o. 562.6 I 2.OOO,OO ;
4. d.Dana Alokasi Desa sejumlah Rp137.439.320.OO0,00; dan
5. e.Dana Insentif Daerah sejumlah 12.16l.705.000,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Daeratr yang Satr sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp.6 1 .35O.OOO.OOO,OO
2. b.Dana Bag Hasil Pqiak dari Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Rp36. 1 20. 1 30.697,OA;
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daeratr l.ainnya Rp32.967.640.000,0O;
4. d.Pendapatan lainnya Rp43. I 03.498.3 I 3,OO; dan
5. e.Dana Kapitasi JKNRp14. I 50.896 .GO?,OO.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dataln pasar 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja fidak La.ngsung sejumLah Rfi22.877. 500.547,00; dan
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp551.292.983. 12S,OO. lr
(2)Belar{a Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belar{a Pegawai sejumlah Rp368.863-339.247,00;
2. b.Belanja Hibah Rp53.443.250.0O,O0
3. c.Belanja Bag Hasil Kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Desa Rp. 5. 4 50. 5OO. OOO,OO
4. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pe'rnerintahan Desa sejumlah Rp193.62O.41 1.3OO,OO; dan
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rpl.5OO.OOO,OO.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlatr Rpl1 .283.484.93O,00;
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp276.303.05 1.538,00; dan
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp263.710.846.656,2O.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal t huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.5OO.OO0.OOO,OO; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daeratr sejumlah Rp3.450.000.000,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa L€bih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp3. 5OO.O0O.0OO,OO;
2. b.Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.O,OO;
3. c.Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpO,OO;
4. d.Penerimaan Pinjarnan Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah RpO,OO;
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah RpO,OO;
6. f.Penerimaan Piutang Daerah RpO,OO; dan
7. g.Kegiatan Lan$utan RpO,OO.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah RpO,OO;
2. b.Penyertaan Modal (Investasif Pemerintah Daerah sejumlah Rp3.45O.OO0.OOO,0O;
3. c.Pembayaran Utang Pemda ke pDAM sejumlah RpO,0O;
4. d.Penyetoran Kembali RpO,OO;
5. e.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah RpO,O0; dan
6. f.Utang Biaya Lanjutan Rp0,0O.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal l, tercantum I^ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: APtsD; APBD menurut Urusan Femerintahan Daerah dan

3.Lampiran III Ringkasan ApBD menurut Urusan Daerah, I II 1 2
4.lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Daerah, Belanja dan 5 Program dan Kegiatan; Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Keuangan Negara; VI Daftar Jumlah pegawai per dan Per Jabatan; VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan V 6. 7. 8.
9.x Pengurangan Aset Tetap Daerah; Diundanglran di Rantepao te nggal6 Desember TOR&'A DAERAH NOREG PERAII.'RAI{ SUI,AWESI SEI.TTATI B.HK.HAM.t7.227.t9
10.X Dafrar Ferkiraan Fenambahen darr Fengurangan Ast r einnya; )fl Daftar IGgiatan-kegiatan Tahun Angaran sebehrmnya ]rang belum diselesailcan dsrr dianggarkan kembali ,rfilqrF Tatrun Angaran ini; )m Dafur Dana Cadangan Daeratr; dan )CU Dafter Pinjaman Daerah dnr Obligasi Daerah.

Pasal 6

krahrran Btrpati tentang Peajabaran Perdapten dan Belanja Daerah sebagai peUreanaan APBD.

Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal 11. L2. 13. Bupati furgaran landasan Perahrmn Daeratr AgFr DAERAH Tomqia orant mengetahuinya, memerintatrkan Feraturan Daeratl ini dengan dalam l-cmbsran Daerah Kabupaten Ditetaphn di Rantepao pada tsrrsal6 Desember 2Ol9 UTARAb TTFIfiIECNTIN UTARA TAHT]N 2OT9 NOMOR 17 KABUPATEN TIDRA"IA UTARA, PROVINSI 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019