DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 2-3) BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Pasal 4-13) BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI (Pasal 14-19) BAB V PENDANAAN (Pasal 20-21) BAB VI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 22-24)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuar untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender;
b.bahwa dalam peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, cian evaluasi atas l:cl;ii:'t1..lli, i.: l:ll'rll.:l, ilrtrl l''::l:::l ttr pr:ll1-ran 11'; uat1 di Daeratr;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud rlalant httr,rf :r rl;r; h,;iri'lr. r'.';l:r r '.::,.:ll]r,l:rri [)crr]tLlratn Dacrah tcntarrg Pcngarlr su tamaan C-,cnder.

Mengingat

1.Pasal 18 avat (6) Unrlartg-Ilndcnq I),'sar Ncqar-l llryrublil.; jnr,r,rrr::ii;r i';rhrr rr l'.J l.:;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi IVTengenai Peng-hapusan Segnla Flent.uk I) ilill:^iminasi i'<:rlr;rr1.rlr 1tr/: Lrril.r,r (Lcmbaran Negiira Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr _.2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Npgara ISpublik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbalgan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undalg Nomor 2A Ta-hun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara F"nrtbli1r indonesia Tairun 2C08 liocrol 101, T:tnllrLliztn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penga-rusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 67 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 11 Nomor 927); 7
10.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20lO tentang Ur:usan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2)- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI]PATEN TORAJA UTARA Dan BUPATI TORAJA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetAPKAN:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB II

MAKSUD DAN'TUJUAN PUG dimaksudkan keadilan dalam pembangunan, dan gender.

Pasal 2

untuk mewujudkan kesetaraan dan penyelenggaraar pemerintahan, pelayanan masva,ralat yang responsif Pasa-l 3 Pen['Ffuran PLIG bertr tju rn :

a.memberikan acuait bagi aparatur pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang d ilakukan melalui perencaraan, pelalsanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi 6 atas kebijakan prograrn, dan kegiatan pembangunan Daerah;
b.mewujudkan perencaraan responsif gender mela-lui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab lali-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuar.

BAB III

PERENCANAAN DAN PtrLAKSANAAN Bagiar KesatLl Perencanaan

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewaiiban men3rusun kebijakan, pr()Jraln, rlar-i l<r gilil:r.r-r ;:tnillii.i,i,r i111r'1 r'csponsif gcndcr yang dituangkan da-lam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
(2)Pcnyusunan kebijakal, p,:ogram, dal kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud parla l..,':rt (I) illl:rkur:rn rn.l rl :i lr:lii: ':: ti'n:1r:r'.

Pasal 5

(l) Dalam melakukan analisis gcnCcr -scbagaimala dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakal metode alur l<r:ria analisis 1.,:r.rllc, a1.:,u iri:1lrrl. en:rl,si:; lrrin-

(2)Analisis gender terhadap RKA SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD dapat \r'1.11'1i1.1;,,12 r.1e...,,-1,1 1/.rarr',.ri n(' ,1.1-,)yl i-," irr'.,t t.i]-ytl: iain yang memilil;i i<apabiiilas cti lidalgnya.

Pasal 6

(1i flasil analisjs genclcr scbagarmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan daJam penyusunan GBS.

(2)Hasil analisis gender l,anr te!'dapat rlalam GBS menja4i <las;ar SKPD rialarn'r nt,:rrlu r-;'-; rr 11,.:t,n11ka acuan l<cgiatan dan merupakan bagian yarrg tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Parial 7
(1)Bappeda mengkoordinasikan penJrusunar RPJMD, Renstra SKPD, RKA SKPD yang responsif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RKA SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatrrr r'lalanr Pcr.t.urrn B'r r.ati.

Pasal 8

(1)Bupati bertanggung iau'ab atas pelaksanaan rli Dacrnlr.
(2)Tanggung jawab I3upati sebagairnaaa dimaksud ayat (1) dapat dilimpalkan kepada Wakil Bupati. PI]G pada Parseri 9 Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pt:mbcrclal,nalt pct {),rf'u,rr ,.ir: .l ti 1<clrrlinalor penyelenggaraan PUC} rli Daera-h. Pa';;: i 1,1
(1)Dalam upaya percepatan pelcmbagaan pUG di SKPD dibentuk Pokja PUG Daerah.
(2)Anfleota Pokja PIJC I)acrall rclnl:l'r :;.'lrrruh I(clallr Slipl).
(3)Bupati mcnct.rpkan licpata Rappcda scbargai Ketua pokja PUG Daerah dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan peremprran sebaqai Kerrala Sekretariat Pol'.ja i'UG Daclrrh. 8
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Po$a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O mempunyai tugas, yakni:

a.mempromosikan dal memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b.melatsanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Lembang, dan Lura-tl.;
c.menyusun program keq'a setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggalart yang responsif gender;
e.menyusun rencara kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Walil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.menyrsun Profil Gender Daerah;
i.melalukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
k.menyusun RANDA PUG di Daerah; dan
l.mendorong dilalsanakannya pemilihan dan penetapan Foca.l Point di masing-masing SKPD. Pasa.l 12 (l) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1l huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

(2)RAI\D,,\ I'UG (.1i Dltcr':tlr sr:iragir,r-tri.i: rlirnaksud rlaleril Pasal 11 huruf k mernuat:
1. a.PUG daiam peraturan perundang-undangan di Da crzr h;
2. b.PUG dalam siklus pcmbangunan di Daerah;
3. c.penguatan keiembagaan pUG di Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 13

(1)Focul Point PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program" (21 Focal Pozn PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai tugas, yakni: 9
1. a.mempromosikan PUG pada unit kefa;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana ke{a dan pengarggararl SKPD yang responsif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejaba.t dan staf di lingku ngan SKPD;
4. d.melaporkan pelalsanaan PUG kepada Kepala SKPD;
5. e.mendorong pelaksaraan analisis gender terhadap kebijalan, prograrn, darr kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
(3)Focal Poin PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dalr ditetapkan oleh Kepala SKPD. Pasa,l 15 Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 14 meliputi:
1. a.pelaksanaan program dan kegiatatl;
2. b.instansi yang terlibat dalarn pelaksanaan kegiatan;
3. c.sasaran kegiatan;
4. d.penggunaan angga,ran yang bersurnber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah;
5. e.permasalahan yang dihadapi; dan
6. f.upaya yang telah dilakukan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pa sal l4 Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulal.

Pasal 16

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Lembang/Kelurahal dan Kecamatan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjadi pemantauan dan evaluasi pelaksanaal pUG.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008