DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan angka 33; 2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5); 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a); 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5); 6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan d diubah; 7. Ketentuan Pasal 23 diubah; 8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah; 9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah; 10. Ketentuan Pasal 40 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peratu.ran Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Viteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 17 Peratu.ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan / OT.140 / 1/2010 ten tang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2008 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: < BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi petemakan dan kesehatan hewan.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang memiliki/ diberi wewenang untuk menerbitkan izin.
7.Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan yang berwenang atau bertugas lain yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Dokter Hewan yang berwenang.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firm.a, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Hewan Potong adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam (unggas) dan babi.
11.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
12.Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan potong di rumah pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat.
13.Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan penyelesaian post-mortem. ante-mortem, penyembelihan, penyembelihan dan pemeriksaan
14.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).
15.Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/ karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
16.Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak (sapi,kerbau,kambing dan domba).
17.Kesehatan Masyarakat Viteriner adalah segala urusan yang berhubung langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18.Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, saat penyembelihan, sesudah dipotong, pemeriksaan daging/karkas dan non karkas.
19.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah penguatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk pembayaran retribusi.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
23.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi , penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiataan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29.Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Izin Usaha Rumah Potong Hewan adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang akan mendirikan Rumah Potong Hewan.
31.Surat Izin Jagal adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan usaha pemotongan hewan.
32.Oaging dingin adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°c dan 4°C.
33.Daging beku adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Potong Hewan, untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan sebagai pengusaha pemotongan hewan.
(2)Perorangan atau Badan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan Swasta.
(3)Apabila dalam satu wilayah belum didirikan Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta, Pengusaha pemotongan hewan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) setelah mendapat izin tertulis dari pejabat berwenang.
(4)Ketentuan Teknis mengenai izin usaha Rumah Potong Hewan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Syarat-syarat Rumah Potong Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (la), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN POTONG

Pasal 9

(1)Setiap temak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum dilakukan pemotongan dan masih menjadi tanggungjawab penuh pemilik ternak serta harus dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang. (la) Pemotongan temak harus dilakukan tidak lebih 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keahlianya memutuskan hewan potong tersebut diizinkan atau ditolak untuk dipotong.
(3)Bagi hewan yang diizinkan untuk dipotong oleh petugas selanjutnya mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
(4)Bagi Hewan yang ditolak untuk dipotong tidak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan harus dikeluarkan dari halaman Rumah Potong Hewan.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyembelihan temak harus dilakukan menurut syariah/hukum agama Islam kaedah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, kecuali babi.
(2)Tata cara pemotongan temak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bagian-bagian temak setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan post mortem oleh Petugas Pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Petugas pemeriksa yang mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian- bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem serta memerintahkan pemusnahan daging dilarang untuk diedarkan untuk dikonsumsi.
(5)Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: BABV PEREDARAN DAGING

Pasal 12

(1)Daging dari hewan potong yang telah selesai disembelih harus segera diperiksa oleh petugas pemeriksa.
(2)Daging yang telah lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel dan diberi Surat Izin Edar Daging oleh petugas pemeriksa.
(3)Daging yang berasal dari luar daerah harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas dan harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berupa surat keterangan Izin Penjual Daging dan Surat Keterangan Izin Pengedar Daging.
(4)Setiap pengusaha daging, pemasok daging dan penggilingan daging harus mempunyai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemakaian kandang;
2. b.Pelayanan pemotongan, pemakaian tempat pemotongan dan pemakaian fasilitas pemotongan di Rumah Potong Hewan;
3. c.Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong berupa daging/karkas, non karkas (kulit, kuku, bulu, tanduk)
4. d.Pemakaian ruang pendingin.
(3)Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta, kegiatan keagamaan dan upacara adat.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: BABX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 35

( 1) Dilarang melakukan pemotongan hewan potong di luar rumah pemotongan hewan.

(2)Dilarang memotong atau menyembelih hewan potong tanpa diketahui atau diperiksa oleh petugas pemeriksa menurut tata cara yang telah ditentukan.
(3)Dilarang membuat Hewan menjadi sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan kesehatan.
(4)Dilarang memotong ternak Ruminansia betina produktif karena merupakan penghasil ternak yang baik kecuali majir, untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, keagamaan, adat istiadat dan/ atau pengkhiran penderitaan hewan.

9.Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Setiap orang a tau Badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.

10.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada 5 S~ptember AN / Diundangkan di Tuban pada tanggal 5 SeptemlDer 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBAN TAHUN 2016 SERI Ct NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016 2016 Pasal II Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Diundangkan di Tuban pada tanggal 5 September 2816 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BUt?ANA Ditetapkan di Tuban pada tan al 5 Septcal>er 2'16 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TARUN 2016 SERI llr NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016 Pasal II Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Diundangkan di Tuban pada tanggal 5 lleptamber 2916 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BU6ANA Ditetapkan di Tuban LEMBARAN DAERAB KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI .U NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAB KABUPATEN TUBAN NOMOR 233-12/2016 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 serta untuk mendukung terwujudnya pemenuhan kebutuhan protein hewani dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak bagi masyarakat, maka suatu daerah perlu mempunyai Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana- sarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati yang berfungsi sebagai tempat untuk memotong hewan secara halal dan sesuai kaidah Islam, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Kesehatan masyarakat veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penerapan fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yang merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas Rumah Potong Hewan antara lain pengadaan alat angkut daging beroda tiga maupun beroda empat serta pemakaian ruang pendingin. Dengan demikian, penjaminan higieni dan sanitasi terhadap produk asal hewan dapat dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 67 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1! TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1.PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN TARIF NO. JENIS PELAYANAN FASILITAS SATUAN RETRIBUSI (Roi 1.1 Pemotone:an Sapi dan Kerbau Per ekor 30.000 1.2 Pemotone:an Kambine: dan Domba Per ekor 10.000 1.3 Pemakaian Kandang Pengi.stirahatan

a.Untuk jangka waktu kurang dari Per ekor 5.000 24jam
b.Untuk jangka waktu lebih dari Per ekor 25.000 24 jam/ hari
1. 2.RETRIBUSI PELAYANAN TARIF NO. JENIS PELAYANAN FASILITAS SATUAN RETRIBUSI (Roi 2.1 Pemeriksaan Kesehatan Hewan 2.1.1 Sapi dan Kerbau
a.Periksa Hidup (ante mortum) - Jantan Per ekor 5.000 - Betina Per ekor 30.000
b.Periksa Daging (post Per ekor 15.000 mortum) 2.1.2 Kambing dan Domba
a.Periksa Hidup (ante mortum) - Jantan Per ekor 1.000 - Betina Perekor 5.000
b.Periksa Daging (post Per ekor 5.000 mortum) 2.2 Pelayanan Pemakaian Ruang Ruang Per kg/ 1.000 Pendinmn Pendinlrin Per hari
1. 3.RETRIBUSI ALAT ANGKUT RODA TIGA TARIF NO. JENIS PELAYANAN FASILITAS SATUAN RETRIBUSI (Rp) 3.1 Jarak O - 10 km Km 30.000 3.2 Jarak lebih dari 10 km - 50 kmJ Km 30.000 + tarif per 10 km /l0Km 15.000 3.3 Jarak lebih dari 50 Km Km Nomor3.2 + 50.000
2. 4.RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX TARIF NO. JENIS PELAYANAN FASILITAS SATUAN RETRIBUSI (Roi 4.1 Jarak O - 10 km Km 150.000 4.2 Jarak lebih dari 10 km - 50 km, Km 150.000 + tarif per 10 km /lOKm 30.000 4.3 Jarak lebih dari 50 Km Km Nomor4.2 + 50.000
3. 4.RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX TARD' NO. JENIS PELAYANAN FASILITAS SATUAN RETRIBUSI (RD) 4.1 Jarak 0 - 10 km Km 150.000 4.2 Jarak lebih dari 10 km- 50 km, Km 150.000 + tarif per 10 km /10 Km 30.000 4.3 Jarak lebih dari 50 Km Km Nomor4.2 + 50.000 -----
4. 4.RETRIBUSI ALAT ANGKUT MOBIL BOX TARIF NO. JENIS PELAYANAN ANFASILITAS SATU RETRIBUSI (Roi 4.1 Jarak 0- 10 km Km 150.000 1-4-.-2-+-J_ar_ak_le_b_ih_d_an_·_1_0_km____5_o_km_,---+------+--Km 150.000 + tarif er 10 km 10 Km 30.000 4.3 Jarak lebih dari 50 Km Km Nomor4.2 + 50.000 BUPATITUBA N, H. FATHULH UDA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN POTONG

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 23

LARANGAN

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 40

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN POTONG

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 23

LARANGAN

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 40

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022