DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pemeriksaan hewan dan produk hewan; b. rumah potong hewan; c. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; d. retribusi rumah potong hewan; e. partisipasi masyarakat; f. larangan; g. pengawasan; dan h. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan harus dilaksanakan secara profesional dan prima serta menjamin keberlanjutan produk hewan dan daging yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat;
c.bahwa penyelenggaraan Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9, Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
8.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
9.Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
10.Rumah Potong Hewan Ruminansia, yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ruminansia yang akan dikonsumsi masyarakat umum.
11.Rumah Potong Hewan Modern adalah RPH yang diselenggarakan dengan memenuhi standar internasional, yang dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih, rapi, bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem.
12.Rumah Potong Hewan Unggas, yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
13.Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak.
14.Pasar Hewan adalah tempat/bangunan yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli hewan.
15.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, oleh hewan dan turunan asal hewan serta peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
16.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
17.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
18.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
20.Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan di RPH adalah pelayanan kesehatan hewan yang akan dipotong termasuk bahan turunan asal hewan.
21.Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
22.Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
23.Pemingsanan adalah teknik yang digunakan untuk membuat hewan kehilangan kesadaran sebelum disembelih.
24.Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
25.Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
26.Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
27.Pemotongan Unggas adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
28.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
29.Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan veteriner dan ditugaskan sebagai petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
30.Daging hewan adalah bagian dari otot skeletal karkas hewan yang terdiri atas daging potongan primer (Prime Cut) daging potongan sekunder (Secoundary Cut), daging variasi (Variety/Fancy Meats), dan daging industri (Manufacturing Meat).
31.Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
32.Karkas atau Daging Segar Beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18ºC (delapan belas derajat celcius).
33.Karkas atau Daging Segar Dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0ºC (nol derajat celcius) dan 4ºC (empat derajat celcius).
34.Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
35.Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit.
36.Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan ginjal.
37.Keurmaster adalah Petugas pemeriksa kesehatan jeroan dan karkas dibawah pengawasan Dokter Hewan RPH.
38.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39.Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki keahlian dibidang tertentu.
40.Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukan pemeriksaan ante-mortem.
41.Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
42.Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
43.Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan atau yang dapat diolah lebih lanjut.
44.Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang diolah untuk makanan manusia/ternak atau dipergunakan untuk bahan baku industri.
45.Unit Pengolahan daging adalah proses pemanfaaatan daging dengan dikelola/dibentuk menjadi barang siap saji maupun barang setengah jadi melalui mesin- mesin penggiling atau mesin pengemas daging.
46.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
47.Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
48.Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik.
49.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
50.Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
51.Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
52.Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
53.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
54.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dari bentuk badan lainnya.
55.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
56.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
57.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
58.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
59.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
60.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemeriksaan hewan dan produk hewan;
b.rumah potong hewan;
c.pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
d.retribusi rumah potong hewan;
e.partisipasi masyarakat;
f.larangan;
g.pengawasan; dan
h.pembiayaan.

BAB III

PEMERIKSAAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 3

(1)Hewan ruminansia dan/atau unggas di Daerah yang dipotong di RPH-R dan/atau RPH-U wajib dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan.
(2)Terhadap hewan ruminansia dan/atau unggas yang berasal dari luar Daerah dan akan dilakukan pemotongan di RPH-R dan/atau RPH-U selain dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibekali dengan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang daerah asal.
(3)Setiap hewan ruminansia dan/atau unggas yang tidak melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemotongan di Daerah.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan hewan ruminansia dan/atau unggas diduga mengidap penyakit dan/atau zoonosis, Pemerintah Daerah melakukan penahanan atau pemusnahan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, penahanan, dan pemusnahan hewan ruminansia dan/atau unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Daging ruminansia dan/atau unggas hasil pemotongan yang berasal dari RPH Pemerintah Daerah atau di luar RPH Pemerintah Daerah wajib diperiksa oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk.
(2)Terhadap daging ruminansia dan/atau unggas yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan layak konsumsi, diberikan surat keterangan kesehatan dan tanda zat pewarna yang tidak membahayakan manusia.
(3)Terhadap daging ruminansia dan/atau unggas yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan tidak layak konsumsi, wajib dilakukan pemusnahan di dalam lingkungan RPH.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
(2)Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau Badan setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 8

(1)RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.jenis I, yaitu RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sebagai jasa pelayanan umum.
2. b.jenis II, yaitu RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lainnya.
3. c.jenis III, yaitu RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
(2)RPH dengan pola pengelolaan jenis II dan jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan milik sendiri, harus menyelenggarakan jasa pemotongan hewan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 9

(1)RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayuan untuk menghasilkan karkas segar dingin dan/atau karkas segar beku.
(2)RPH yang dilengkapi fasilitas pelayuan untuk menghasilkan karkas segar dingin dan/atau karkas segar beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi fasilitas rantai dingin hingga sampai ke tingkat konsumen.

Pasal 10

(1)Pemotongan hewan ruminansia dan/atau unggas di Daerah yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH-R dan/atau RPH-U, kecuali pemotongan hewan ruminansia dan/atau unggas untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan/atau pemotongan darurat dengan tetap memperhatikan kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
(2)Setiap hewan ruminansia dan/atau unggas yang akan dilakukan pemotongan di RPH-R dan RPH-U, harus memenuhi persyaratan antara lain:
1. a.kejelasan kepemilikan hewan; dan
2. b.bebas penyakit hewan zoonosis melalui pemeriksaan sebelum pemotongan
(3)Khusus pemotongan hewan ruminansia selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hewan ruminansia tidak dalam keadaan bunting dan/atau betina produktif, kecuali ditujukan untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan/atau penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis.
(4)Tata cara pemotongan pada RPH-R dan RPH-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2016