DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas Pembentukan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Pembentukan UPT; 5. Staf Ahli; 6. Kepegawaian; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-,Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
10.lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tuban.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tuban.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tuban.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BABII ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.lnspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat, tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Tu.ban terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. 3.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. 7.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan;
  9. 9.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Perikanan dan Petemakan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian;
  11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
  12. 12.Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  13. 13.Dinas Komunikasi Infonnatika, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  15. 15.Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  16. 16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pennukiman, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pennukiman;
  17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. e.Badan Daerah terdiri dari: f.
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kecamatan terdiri dari:
  4. 1.Kecamatan Kenduruan, dengan tipe A;
  5. 2.Kecamatan Jatirogo, dengan tipe A
  6. 3.Kecamatan Bangilan, dengan tipe A;
  7. 4.Kecamatan Bancar, dengan tipe A;
  8. 5.Kecamatan Senori, dengan tipe A;
  9. 6.Kecamatan Tambakboyo, dengan tipe A;
  10. 7.Kecamatan Singgahan, dengan tipe A;
  11. 8.Kecamatan Kerek, dengan tipe A;
  12. 9.Kecamatan Parengan,. dengan tipe A;
  13. 10.Kecamatan Montong dengan tipe A;
  14. 11.Kecamatan Soko, dengan tipe A;
  15. 12.Kecamatan Jenu, dengan tipe A;
  16. 13.Kecamatan Merakurak, dengan tipe A;
  17. 14.Kecamatan Rengel, dengan tipe A;
  18. 15.Kecamatan Semanding, dengan tipe A;
  19. 16.Kecamatan Tuban, dengan tipe A;
  20. 17.Kecamatan Plumpang, dengan tipe A;
  21. 18.Kecamatan Palang, dengan tipe A;
  22. 19.Kecamatan Widang, dengan tipe A;
  23. 20.Kecamatan Grabagan, dengan tipe A;
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 dengan tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan mengenai tipologi Dinas Kesehatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABIV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri dari:
1. a.UPT Dinas/Badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
2. b.UPT Dinas/Badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. ' ..
(3)Pembentukan UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Penentuan klasifikasi UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Selain UPr Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPr Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. Pasa17
(1)Selain UPr Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPr Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(4)Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPr yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPr yang baru. BABV STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati. BABVI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

( 1) Perangkat Daerah yang mela.ksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata' kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. • '.

(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.:.undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020