DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur berbagai aspek kehidupan publik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti penggunaan fasilitas umum, kegiatan usaha, perilaku di tempat umum, hingga penegakan norma sosial

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan masyarakat -dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Tuban;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16.Keputusan Menteri _Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
5.Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman, aloon-aloon, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar-trotoa.r, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong-gorong, jalan dalam jenis apapun termasuk daerah milik jalan, hotel, semua jenis rumah penginapan untuk umum, rumah kost, pasar, terminal angkutan umum, tempat-tempat wisata, gelanggang atau lapangan olah raga, tempat-tempat perbelanjaan untuk umum, tempat-tempat hiburan untuk umum, panti-panti pijat untuk umum dan tempat-tempat umum lainnya.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalan Umum adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8.Jalur Hijau adalah jalur di sepanjang jalan/daerah milik jalan termasuk taman, pulau-pulau jalan dan lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara kota yang tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, kios dan/atau bangunan lainnya.
9.Orang adalah orang per-orang a tau individu.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan U saha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang melanggar ketentuan norma agama, kesusilaan, norma moral dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat.
12.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
13.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15.Pedagang Asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan/atau kegiatan dagangnya tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.
16.Vandalisme adalah perbuatan merusak, menghancurkan dan/atau mencoret-coret benda/properti milik pribadi, orang lain maupun milik umum.
17.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini meliputi:

a.Tertib Jalan Umum dan Jalur Hijau;
b.Tertib Lingkungan Masyarakat, Kesusilaan dan Tempat umum; dan
c.Tertib Bangunan, Perizinan dan Investasi di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan di Daerah menjadi am.an, tentram, tertib dan teratur.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk:
1. a.memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup; dan
2. b.menanggulangi dan meminimalisir gangguan yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pengaturan dan/ atau pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum dan tepi jalan umum;
2. b.pengaturan dan pembinaan PKL, pedagang asongan, anak jalanan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat usaha, bangunan-bangunan serta tempat parkir untuk umum;
3. c.pembinaan dan penertiban keberadaan gelandangan dan pengemis serta penertiban orang gila; dan/ atau
4. d.pengaturan dan penertiban pemasangan reklame dan perizinan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan masing-masing dan tempat umum.
(4)Pelaksanaaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ·pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Guna menjamin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, tepi jalan umum dan/ atau daerah milik jalan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka tertib di jalan umum dan jalur hijau, setiap Orang atau Badan dilarang:
1. a.berjualan barang dan/ atau jasa dengan menempati tepi jalan umum dan/ atau daerah milik jalan termasuk trotoar atau diatas gorong- gorong maupun saluran air tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
2. b.menggunakan daerah milikjalan untuk tempat parkir, cuci kendaraan, servis kendaraan dan bongkar muat barang dan/ atau menempatkan material/bahan bangunan atau puing-puing bekas bangunan diatas trotoar atau di daerah milik jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
3. c.mengemis yang dilakukan di jalan umum;
4. d.meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama untuk kepentingan sendiri/ sosial yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
5. e.melakukan perbuatan Vandalisme, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok dan/ atau pagar milik perorangan, Badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah di jalan protokol;
6. f.melakukan perbuatan Vandalisme, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok dan/ atau pagar milik perorangan, Badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah selain di jalan protokol tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang atau pemiliknya;
7. g.melakukan perbuatan Vandalisme, mencoret-coret, melukis dan/atau menulis kalimat atau kata yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma moral dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat pada dinding dan/ atau pagar yang terlihat langsung dari jalan umum baik milik perorangan, Badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
8. h.mengambil, memindahkan dan/atau merusak sarana maupun prasarana di Jalan Umum dan jalur hijau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. i.melepas dan membiarkan hewan temak yang berada dalam pemeliharaannya dan/ atau yang dimilikinya berkeliaran di Jalan Umum;
10. j.melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/ atau di taman atau Jalur Hijau tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang;
11. k.membunyikan peralatan musik elektronik dan/ atau tradisional di Jalan Umum tanpa mendapat izin instansi berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
  1. 1.mendirikan bangunan di daerah milik jalan atau diatas trotoar, atau diatas saluran air yang dikuasai Pemerintah Daerah;
12. m.membuat garis kejut atau polisi tidur di jalan umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
13. n.menggali Jalan Umum dengan cara melintang dan/ atau sejajar guna kepentingan apapun tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
14. o.memasang spanduk atau semua bentuk reklame melintang di jalan umum, menempel, mengikat atau memaku di pohon penghijauan yang tumbuh disepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari pemilik bangunan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k apabila telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atau dianggap telah mendapat izin bagi kegiatan resmi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah serta swasta dan/ atau perorangan yang bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Satpol-PP bersama Tim yang ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan peringatan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum, setiap orang atau badan dilarang :
1. a.menyimpan, memproduksi, menjual dan/ atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol atau ethanol (C2HSOH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang;
2. b.mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau ethanol (C2HSOH) dalam jenis apapun dengan cara berkelompok 2 (dua) orang atau lebih dan/ atau mabuk-mabukan di tempat umum ruang terbuka, di Jalan Umum termasuk trotoar, pasar, terminal dan/atau tempat wisata;
3. c.melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan/ atau perbuatan yang melanggar ketertiban umum di tempat-tempat umum;
4. d.menggunakan dan/atau mendirikan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau memberikan tempat/fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau melakukan pembiaran bangunan/ tempat yang dimilikinya dan/ atau dalam penguasaannya dipergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;
5. e.tinggal dalam 1 (satu) rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama atau hukum negara sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat;
6. f.membunyikan peralatan musik elektronik maupun tradisional di lingkungan masyarakat tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal dengan intensitas suara lebih dari 85 dB (delapan puluh lima) decibel;
7. g.melakukan kegiatan dan/ atau usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitarnya;
8. h.menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
9. i.menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/ atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa mendapat izin dari Bupati/ pejabat yang berwenang;
10. j.membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
11. k.memasang spanduk atau semua bentuk reklame di taman, di aloon- aloon dan/ atau tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali di panggung-panggung reklame dan mendapat izin Bupati; dan
  1. 1.mendirikan bangunan di tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f kegiatan sosial kemasyarakatan dan/ atau keagamaan sepanjang tidak dilakukan lebih dari jam 24.00 WIB.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan/ atau huruf j tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari ketua rukun tetangga dan perangkat desa/kelurahan dan/atau masyarakat serta pihak yang secara langsung merasakan akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 9

(1)Dalam rangka tertib bangunan dan investasi di Daerah setiap Orang atau Badan dilarang:
1. a.melakukan kegiatan usaha dan/atau menggunakan suatu bangunan untuk usaha sebelum memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
2. b.menghambat dan/atau menghalang-halangi investor yang akan melakukan investasi di Daerah;
3. c.mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, kawasan sawah irigasi, taman dan jalur hijau, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
4. d.melakukan kegiatan usaha tidak sesuai izin yang dimiliki dan/ atau melanggar kewajiban/larangan yang tercantum dalam izin;
5. e.memperluas/mengembangkan tempat usaha dan/atau menambah jenis usaha, jasa, layanan dan/ atau kapasitas produksi sehingga tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat ( 1) huruf b tidak dilakukan penindakan/ penuntutan kecuali atas pengaduan dari investor yang bersangkutan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGA\VASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketetiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020