DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat karena menyesuaikan aturan terkait adanya pandemi covid 19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib, aman dan tentram, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat di Kabupaten Tuban, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
c.bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya; SALINAN N jdih.tubankab.go.id
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, belum mengatur ketentuan mengenai tertib kebencanaan khususnya bencana nonalam yang disebabkan oleh wabah penyakit menular serta belum mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); jdih.tubankab.go.id
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); jdih.tubankab.go.id
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); jdih.tubankab.go.id
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 73); jdih.tubankab.go.id
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Nomor 09 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. jdih.tubankab.go.id
5.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6.Penyidik adalah pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan dan/atau badan hukum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
9.Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktifitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
10.Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
11.Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
12.Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis. jdih.tubankab.go.id
13.Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
14.Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
15.Tempat atau Fasilitas Umum adalah fasilitas, area, atau lahan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17.Jalur Hijau adalah jalur di sepanjang jalan atau daerah milik jalan termasuk taman, pulau-pulau jalan, dan lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara kota yang tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, kios, dan/atau bangunan lainnya.
18.Pulau-pulau Jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. jdih.tubankab.go.id
19.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
20.Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, moral, norma adat kepatutan yang ada di masyarakat.
21.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
22.Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23.Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
24.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. jdih.tubankab.go.id
25.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
26.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
27.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi:

a.tertib jalan umum dan jalur hijau;
b.tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan, dan tempat umum;
c.tertib bangunan, perizinan, dan investasi daerah; dan
d.tertib kebencanaan.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam rangka tertib di jalan umum dan jalur hijau, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.berjualan barang dan/atau jasa dengan menempati tepi jalan umum dan/atau daerah milik jalan termasuk trotoar atau diatas gorong- gorong maupun saluran air tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang; jdih.tubankab.go.id
2. b.menggunakan daerah milik jalan untuk tempat parkir, cuci kendaraan, servis kendaraan, dan bongkar muat barang dan/atau menempatkan material/bahan bangunan atau puing-puing bekas bangunan diatas trotoar atau di daerah milik jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
3. c.mengemis yang dilakukan di jalan umum;
4. d.meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sendiri/sosial yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
5. e.melalukan perbuatan vandalisme, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah di jalan protokol;
6. f.melakukan perbuatan vandalisme, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah selain di jalan protokol tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pemiliknya;
7. g.melakukan perbuatan vandalisme, mencoret-coret, melukis, dan/atau menulis kalimat atau kata yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma moral, dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat pada dinding dan/atau pagar yang terlihat langsung dari jalan umum baik milik perorangan, badan, atau yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemeritah Daerah;
8. h.mengambil, memindahkan, dan/atau merusak sarana maupun prasarana di jalan umum dan jalur hijau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; jdih.tubankab.go.id
9. i.melepas dan membiarkan hewan ternak yang berada dalam pemeliharaannya dan/atau yang dimilikinya berkeliaran di jalan umum;
10. j.melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau di taman atau jalur hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
11. k.membunyikan peralatan musik elektronik dan/atau tradisional di jalan umum tanpa mendapat izin instansi yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
12. l.mendirikan bangunan di daerah milik jalan atau diatas trotoar atau diatas saluran air yang dikuasai Pemerintah Daerah;
13. m.membuat alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
14. n.menggali jalan umum dengan cara melintang dan/atau sejajar guna kepentingan apapun tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
15. o.memasang spanduk atau semua bentuk reklame melintang di jalan umum, menempel, mengikat, atau menempelkan dengan cara dipaku di pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum, di tiang listrik, tiang bendera milik Pemerintah Daerah, atau sejenisnya, di lampu isyarat lalu lintas atau sejenisnya, di pulau-pulau jalan, di alun-alun atau taman-taman milik Pemerintah Daerah, di jembatan, di tembok di tepi jalan umum, di persil/lokasi/halaman dan/atau area gedung atau bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah atau instansi lainnya kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang. jdih.tubankab.go.id
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari pemilik bangunan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k apabila mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang atau dianggap telag mendapat izin bagi kegiatan resmi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta swasta dan/atau perorangan yang bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Satpol PP bersama Tim yang ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan peringatan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan.

4.Diantara Bagian Kelima Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Pasal yakni Bagian Kelima A dan Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Setiap orang wajib mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
(2)Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan. jdih.tubankab.go.id

Pasal 9B

(1)Dalam upaya penanggulangan bencana yang berdampak terhadap timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, setiap Orang wajib:
1. a.mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan
2. b.melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9C

(1)Bupati dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
(2)Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id

Pasal 10A

Dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial di Daerah, Bupati dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau instansi vertikal lainnya yang ada di Daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan/atau penerapan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B.

6.Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab VA dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10B

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat
(1), Pasal 9B ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.paksaan pemerintahan;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.pencabutan izin; dan/atau
6. f.sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat (1), dan Pasal 9B ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
(5)Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi: jdih.tubankab.go.id
1. a.Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang perseorangan; dan
2. b.Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk badan, korporasi, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
(6)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)disetor ke Kas Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)PPNS diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
3. c.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
4. d.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
5. e.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
6. f.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana; jdih.tubankab.go.id
7. g.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
8. h.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
9. i.melakukan penggeledahan;
10. j.melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
11. k.melakukan penyegelan;
12. l.melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
13. m.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
14. n.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
15. o.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
16. p.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
17. q.mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
18. r.meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
19. s.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
(4)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan acara pemeriksaan cepat sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri kepada Kejaksaan dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id

Pasal 11A

(1)Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik, maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang tidak bernilai ekonomis yang disita oleh pejabat penyidik atau PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyitaan barang bukti oleh penyidik, maka barang bukti tersebut dianggap musnah atau dimusnahkan.
(3)Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang bernilai ekonomis yang disita oleh pejabat penyidik atau PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyitaan barang bukti oleh Penyidik, maka barang bukti tersebut dianggap musnah dan dilelang untuk selanjutnya hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah.
(4)Barang bukti pelanggaran berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari jika tidak diambil oleh pelanggar.

9.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: jdih.tubankab.go.id

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 9C

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 11

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 16 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 9C

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 11

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 16 Tahun 2014