DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Perangkat Desa; 3. Kedudukan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa; 4. Pencalonan Perangkat Desa; 5. Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 6. Mekanisme Pengangkatan; 7. Pembiayaan; 8. Pelantikan Perangkat Desa; 9. Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan Perangkat Desa; 10. Hukuman Disiplin, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; 12. Unsur Staf Perangkat Desa; 13. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; 14. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; 15. Kesejahteraan Perangkat Desa; 16. Masa Kerja; 17. Penyelidikan dan Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); jdih.tubankab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. jdih.tubankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayahKabupaten Tuban.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantuKepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari unsursekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pelaksana HarianPerangkat Desa adalah seseorang yang diangkat olehKepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa, karenapejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan. jdih.tubankab.go.id
12.Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desadalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitifdiberhentikan.
13.Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatanperangkat desa yangmeliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, danpenetapan menjadi Perangkat Desa.
14.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasdan wewenang Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang urusan sesuaitingkat perkembangan desa.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
(3)Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

jdih.tubankab.go.id

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)PelaksanaTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri daripaling banyak3 (tiga) seksi sesuai tingkat perkembangan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Kepala Desa merupakan penanggungjawab proses pengangkatanPerangkat Desa.

BAB IV

PENCALONANPERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umumatauyangsederaja t;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empatpuluhdua)tahun , terhitung pada saat pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggaldiDesapalingkura ng1(satu)tahunsebelumpendaftaran;
6. f.sehat jasmani, serta bebas dari narkotika dan obat terlarang;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.tidaksedangdijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada jdih.tubankab.go.id publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j, terdiri atas:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.surat pernyataanmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.fotokopiIjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
4. d.fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
5. e.surat Keterangan TerdaftarSebagai PendudukDesadanBertempatTinggaldiDesaPalingKurang1(satu)Tahun dari pejabat berwenang sebelumpendaftaran;
6. f.fotokopiKartu Tanda Penduduk Desa setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
7. g.surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
8. h.surat Keterangan Catatan Kepolisian;
9. i.surat Keterangan dari Pengadilan yang menerangkan tidak sedang dijatuhi pidana penjarakarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. j.surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara,5 (lima) tahun sebelum pendaftaranyang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukupdan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; jdih.tubankab.go.id
11. k.surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari pengadilan; dan
12. l.surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

BAB V

CALON PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 8

(1)Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat desa, harus mengundurkan diri dari keangotaan BPD sejak mendaftar sebagai calon Perangkat Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
(2)Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Camat atas nama Bupati
(3)Dalam hal BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajibannya digantikan oleh anggota BPD lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang BPD.

Pasal 9

(1)Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkatan Sekretaris Desa.

Pasal 10

(1)PNS yang akanmencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. jdih.tubankab.go.id
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Perangkat Desatanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(3)PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desadan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 11

(1)Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021