DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan usaha mikro; pemberdayaan usaha; pelaksanaan pemberdayaan; pendataan; kemitraan; kemudahan perizinan; pemberian kesempatan berusaha; penguatan kelembagaan; koordinasi dengan pemangku kepentingan; koordinasi dengan perangkat daerah lain; kriteria dan bentuk pemberdayaan; pengembangan usaha; fasilitasi pengembangan usaha; perlindungan usaha; pembiayaan dan pengahargaan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikrodalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
c.bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. SALINAN jdih.tubankab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); jdih.tubankab.go.id
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. jdih.tubankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tuban.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secarasinergis dalam bentuk penumbuhan iklim danpengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembangmenjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. jdih.tubankab.go.id
10.Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
14.Izin Usaha Mikro adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro.
15.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yangselanjutnyadisingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistemelektronik yang terintegrasi.
16.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
17.Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN USAHA MIKRO

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan; jdih.tubankab.go.id
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d.peningkatan daya saing Usaha Mikro;
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
f.efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro;
b.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
c.meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro; jdih.tubankab.go.id
d.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
e.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan kepada Usaha Mikro yang ada di Daerah.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pembinaan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi kepada Usaha Mikro secara rutin dan berkelanjutan;
2. b.pemberian bantuan pendampingan dan advokasi;
3. c.pemberian penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
4. d.pemberian kemudahan fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
5. e.penciptaan dan pengembangan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro;
6. f.pengupayaan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lainnya; dan/atau
7. g.pemberian insentif kepada Usaha Mikro.
(3)Untuk mewujudkan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pendataan;
2. b.kemitraan;
3. c.kemudahan perizinan/daftar usaha; jdih.tubankab.go.id
4. d.pemberian kesempatan usaha;
5. e.penguatan kelembagaan;
6. f.koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
7. g.koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

Pasal 7

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Camat melalui Lurah/KepalaDesa.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas pelaku usaha;
2. b.lokasi usaha;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pemberian Izin Usaha, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 8

(1)Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
2. b.mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
3. c.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Kecil, dan Menengah;
4. d.mendorong dan mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; dan
5. e.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen agar mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro. jdih.tubankab.go.id
(2)Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
1. a.inti-plasma;
2. b.subkontrak;
3. c.waralaba;
4. d.perdagangan umum;
5. e.distribusi dan keagenan; dan
6. f.bentuk-bentuk kemitraan lain, sepertibagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan PerizinanBerusaha bagi Usaha Mikro.
(2)Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui sistem OSS.

Pasal 10

(1)Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditujukan untuk:
1. a.menyederhanakan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Usaha Mikro dengan menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. b.membebaskanbiaya perizinan bagi Usaha Mikro.
(2)Penyederhanaan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: jdih.tubankab.go.id
1. a.percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;
2. b.kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuripada setiap tahapan proses perizinan;
3. c.mengurangi dan/atau meniadakan berkas fisik kelengkapan permohonanperizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebihpermohonan izin;
4. d.menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
5. e.pemberian hak kepada masyarakat atas informasiyang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.
(3)Pembebasanperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan terhadap perizinan yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…