DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tuban

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
c.bahwa seiring dengan perkembangan hukum dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 135) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
6.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tuban.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10.Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
14.Izin Usaha Mikro adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro.
15.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
17.Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
2.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 3A

Kriteria Usaha Mikro meliputi:

a.memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b.memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1. 3.Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah dan di antara ayat

(4)dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro di Daerah.
(2)Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
(3)Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
(4)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah wajib memberikan prioritas kerja sama dengan Usaha Mikro di Daerah dengan menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk produk usaha mikro di tempat strategis dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4a)Hotel dan tempat pariwisata memberikan prioritas kerja pelaku Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka memberikan perluasan tempat mengembangkan pasar Usaha Mikro.
(5)Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 26 September 2025 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY Diundangkan di Tuban pada tanggal 26 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 111 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 216-9/2025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN, @ CYTA SORJAWIJATI, S.H. Pembina NIP. 19680903 199003 2 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO I. UMUM Dalam rangka upaya meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinam bungan. Peran dan posisi strategis Usaha Mikro tersebut di atas, maka perlu kepedulian dan keberpihakan rencana aksi pemberdayaan sektor ini. Pengembangan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian Nasional, pengembangannya diarahkan agar Usaha Mikro benar- benar menerapkan, prinsip kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep pemberdayaan dengan melibatkan semua komponen yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di Daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan barganing position Daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidakbe rdaya an Daerah ataupun ketidakbe rdaya an masyara kat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 198

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020