DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengatur mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; asas, arah dan tujuan; kewenangan pemerintah daerah; bantuan sosial; kedaruratan; aksesibilitas; peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia; peningkatan kesejahteraan; pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; Pelayanan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum; Pelayanan Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Sosial; Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial; kawasan ramah lanjut usia; perencanaan strategis; koordinasi; sosialisasi pematauan dan evaluasi; pengahrgaan; peran serta lanjut usia; peranserta masyarakat; peran serta dunia usaha; pembiayaan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tetang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam upaya Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DAN BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteaan sosialnya.
8.Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13.Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
14.Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
15.Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komda Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
16.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.
18.Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, arah dan tujuan;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.perlindungan sosial Lanjut Usia;
d.peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia;
e.kawasan ramah Lanjut Usia;
f.kelembagaan dan koordinasi;
g.penghargaan;
h.keperansertaan; dan
i.pembiayaan.

BAB III

ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kapastian hukum;
c.kekeluargaan;
d.keseimbangan;
e.kesamaan;
f.kesetaraan;
g.pemberdayaan; dan
h.kemandirian.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia diarahkan agar lanjut usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan:

a.fungsi;
b.kearifan;
c.pengetahuan;
d.keahlian;
e.keterampilan;
f.pengalaman;
g.usia;
h.kondisi fisik; dan
i.terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk:

a.meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di Daerah dalam rangka menghormati dan memberikan apresiasi kepada kelompok lanjut usia serta pengamalan nilai-nilai agama dan budaya bangsa;
b.meningkatkan tingkat usia harapan hidup dan masa produktif masyarakat Daerah melalui program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia;
c.memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia; dan
d.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, kelompok sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia, Bupati memiliki kewenangan:

a.melaksanakan pelayanan lanjut usia;
b.mengkoordinasikan pelayanan lanjut usia dalam Daerah;
c.melakukan kerjasama dengan daerah lain di dalam dan di luar provinsi;
d.melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta pelayanan lanjut usia;
e.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
f.melakukan pemantapan terhadap sumber daya manusia yang sudah dididik dan dilatih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
g.melakukan pendataan lanjut usia;
h.merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping untuk meningkatkan aksesibilitas kepada lanjut usia;
i.menyediakan aksesibilitas; dan
j.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan sosial lanjut usia.

BAB V

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI LANJUT USIA

Pasal 7

Perlindungan bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 8

Perlindungan bagi lanjut usia, meliputi:

a.bantuan sosial;
b.kedaruratan;
c.aksesibilitas; dan
d.pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.

Pasal 9

(1)Bantuan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu lanjut usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan beban hidup lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara layak dan wajar.

Pasal 10

Bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang dan material yang disertai dengan pendampingan sosial.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004