DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; sistem pengelolaan air limbah domestik; kebijakan pengelolaan air limbah domestik; konstruksi SPALD; pengoperasian, pemeliharaan dan rahabilitasi; pemanfaatan; tugas dan wewenang pemerintah daerah; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; dan swasta; kelembagaan; pembiayaan; pembinaan; pengawasan; kerjasama; sosialisasi dan promosi; perizinan; insentif dan disinsentif; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
c.bahwa untuk memberikan dasar kebijakan daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan Air limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. jdih.tubankab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.tubankab.go.id
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); jdih.tubankab.go.id
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MEN-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 33);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 122); jdih.tubankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. jdih.tubankab.go.id
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12.Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13.Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
14.Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik. jdih.tubankab.go.id
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
24.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihasilkan.
25.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.pencemar membayar;
h.manfaat;
i.kelestarian lingkungan hidup;
j.perlindungan sumber air;
k.kesehatan; dan
l.keterjangkauan. jdih.tubankab.go.id

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

a.sistem pengelolaan air limbah domestik;
b.kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
c.konstruksi SPALD;
d.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
e.pemanfaatan;
f.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
g.hak dan kewajiban;
h.peran serta masyarakat dan swasta;
i.kelembagaan;
j.pembiayaan;
k.pembinaan;
l.pengawasan;
m.kerjasama;
n.sosialisasi dan promosi;
o.perizinan;
p.insentif dan disinsentif;
q.larangan;
r.sanksi administratif;
s.ketentuan penyidikan; dan
t.ketentuan pidana. jdih.tubankab.go.id

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi: jdih.tubankab.go.id

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 9

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 10

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015