DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 208

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Jasa Kontruksi. memuat antara lain: ektentuan umum; asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; kewenangan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi; pelatihan tenaga terampil konstruksi; sistem informasi jasa konstruksi daerah; struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; layanan perizinan; pelaporan dan registrasi dan pengalaman usaha; pembinaan pemantauan evaluasi dan pengawasan; sanksi admiistrasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa kontruksi dalam pembangunan infrastruktur di Daerah dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan jasa kontruksi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi dan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan dasar kebijakan Daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; SALINAN jdih.tubankab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); jdih.tubankab.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
12.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124). jdih.tubankab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tuban.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
9.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. jdih.tubankab.go.id
10.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
11.Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.
12.Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
13.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
14.Tanda Daftar Usaha Perseorangan, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
16.Sertifikat Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
17.Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
18.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. jdih.tubankab.go.id
20.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21.Hari adalah hari kerja.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
1. a.Pemerintah Daerah dalam mengatur Jasa Konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
2. b.masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik; jdih.tubankab.go.id
2. b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
3. c.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi;
b.pelatihan tenaga terampil konstruksi;
c.sistem informasi jasa konstruksi Daerah;
d.struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
e.layanan perizinan;
f.pelaporan dan registrasi pengalaman usaha;
g.pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan;
h.partisipasi masyarakat; dan
i.ketentuan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. jdih.tubankab.go.id

BAB III

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi.
(2)Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertilikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(5)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah. jdih.tubankab.go.id
(2)Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
(3)Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
(4)Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

(1)Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
2. b.bentuk dan kualifikasi usaha.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan. jdih.tubankab.go.id

Pasal 9

(1)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
2. b.usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
3. c.usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
(2)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
(3)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Pasal 10

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a.sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
b.sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Isi peraturan

Teks208PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015